Berita Kumpulan UU Pilkada Hari Ini

Bahas UU Pemilu, NasDem: Harus jauh dari kepentingan pragmatis

Sikap NasDem soal pilkada serentak selanjutnya diputuskan usai memantau 271 daerah yang masa bakti kepala daerahnya berakhir sebelum 2024.

Bagi Djarot, permasalah pilkada terletak pada pelaksanaannya bukan substansi regulasi.

MK diapresiasi soal putusannya yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Tsamara menilai penolakan gugatan tersebut menjadi kekalahan bagi anak-anak muda Indonesia.

MK mengharuskan eks napi menunggu selama lima tahun sebelum mencalonkan diri jadi kepala daerah.

Disarankan praktik politik uang oleh calon kepala daerah tidak hanya ditindak secara pidana, melainkan juga diberikan sanksi administratif.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan partainya sejak lama mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap untuk menjadi bupati, minimal memiliki uang Rp30 miliar hingga Rp50 miliar.

Mendagri masih memberikan kesempatan kepada publik untuk merespons wacana tersebut.

PKPU dinilai tidak cukup untuk melarang eks koruptor ikut pilkada.