sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Stimulus tidak jelas, 70% perusahaan tekstil terancam gulung tikar

Covid-19 telah membuat sekitar 80% perusahaan TPT menghentikan seluruh aktivitasnya sementara.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Rabu, 29 Apr 2020 19:01 WIB
Stimulus tidak jelas, 70% perusahaan tekstil terancam gulung tikar
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 80094
Dirawat 37247
Meninggal 3797
Sembuh 39050

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan 70% dari total 1.300 perusahaan tekstil dan industri tekstil (TPT) bisa tutup permanen, apabila tak ada kejelasan dorongan stimulus akibat pandemi Covid-19 untuk sektor TPT.

Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Gita Wiraswasta mengatakan pandemi Covid-19 telah memaksa sekitar 80% perusahaan TPT menghentikan seluruh aktivitasnya sementara. Sebab kondisi pasar baik lokal maupun ekspor yang tengah sepi.

“Permasalahan perusahaan TPT adalah cashflow. Karena meskipun setop produksi, mereka harus tetap membayar denda dari PLN dan PGN, termasuk pembayaran BPJS. Di sisi lain tidak ada pemasukan dari penjualan produk," ujar Redma dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4).

Menurut Redma, hingga saat ini, permintaan relaksasi kebijakan seperti penghapusan denda pemakaian minimum untuk listrik dan gas, belum berjalan secara signifikan.

“Pada kenyataannya PLN dan PGN masih menerapkan denda,” tuturnya.

Redma melanjutkan, hal yang sama terjadi disektor perbankan. Meskipun Otoritas Jasa keuangan telah menerbitkan POJK 11/2020 yang memberikan keleluasaan sektor perbankan untuk melakukan relaksasi kepada kreditur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, menurutnya hingga saat ini pihak perbankan belum memberikan relaksasi itu.

“Kalau perbankan tidak bisa memberikan tambahan kredit untuk modal kerja, minimal kami diberikan keringanan berupa penjadwalan ulang pembayaran pokok dan bunga. Jangan sampai terjadi kredit macet massal di sektor TPT," katanya.

Selain itu, pihaknya juga kembali menyoroti kebijakan perdagangan yang belum responsif dalam mendorong industri TPT nasional untuk kembali beroperasi pasca COVID-19. Redma meminta adanya kebijakan safeguard untuk mengamankan industri TPT dalam negeri.

Sponsored

"Kebijakan perdagangan kita masih pro impor. Implementasinya, buat produk impor sangat mudah masuk pasar domestik," ujarnya.

Berita Lainnya