Cegah PMK, guru besar UGM: Penerapan biosekuriti harus lebih ketat

Pengendalian penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah. Terlebih, Indonesia kembali melaporkan kasus positif pada tahun ini setelah dinyatakan bebas PMK oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) per 1990.

Guru Besar Fakultas Peternakan UGM, Ali Agus, mengungkapkan, tindak lanjut pengendalian wabah PMK melalui lalu lintas hewan ternak akan menjadi tantangan ke depannya. Sebab, mobilitas hewan ternak rentan PMK menjadi salah satu faktor yang menyebabkan percepatan penyebaran wabah ini.

"Sebaran-sebaran ini, kan, juga faktornya logistik, transportasi, mobilitas ternak maupun hewan maupun orang, terutama orang, kendaraan, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu yang membantu percepatan penyebaran PMK," kata Agus dalam webinar Alinea Forum bertajuk "Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan saat Wabah PMK", Kamis (6/10).

Agus menilai, diperlukan pendekatan yang bersifat perlindungan (proteksi) atau pencegahan (preventif) untuk mengendalikan penyebaran wabah PMK. Salah satunya, pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK dan produk turunannya.

Menurut Agus, pendekatan preventif juga dapat dilakukan melalui penanganan pada sistem biosekuriti terhadap hewan ternak. Pengawasan biosekuriti yang ketat perlu didorong kepada para pelaku industri peternakan.

"Mobilitas orang, kendaraan, dari satu tempat ke tempat lain risikonya akan tinggi, maka aplikasi biosekuriti harus betul-betul lebih strict daripada sebelumnya," ujarnya.

Agus mengatakan, penerapan biosekuriti yang tidak dilakukan secara ketat akan menimbulkan risiko bagi para pelaku industri peternakan. Terlebih, penanganan wabah PMK di Indonesia masih belum tuntas hingga kini.

Menurut Agus, penting untuk menyusun protokol penerapan biosekuriti di lapangan dalam lalu lintas hewan ternak. Sehingga, dia berharap, para pemangku kepentingan dapat merumuskan aplikasi sistem biosekuriti yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran PMK.

"Saya kira, ini yang harus kita pikirkan. Dengan adanya wabah PMK, industri peternakan secara umum ke depan, saya kira, perlu mengadaptasi model biosekuriti yang lebih ketat untuk menjaga supaya tidak terkena PMK," jelas Agus.

Ditambahkan Agus, selain menerapkan biosekuriti dengan infrastruktur yang memadai, pencegahan penyebaran PMK juga harus didukung dengan penguatan kebijakan. Ini penting untuk menjaga industri peternakan dan para pelaku di dalamnya aman dari berbagai aspek selama wabah PMK melanda.

Misalnya, imbuh Agus, dengan dukungan kebijakan penguatan modal yang terarah serta penggantian ternak. Menurutnya, penggantian ternak perlu jadi salah satu pertimbangan mengingat penanganan PMK kemungkinan tuntas dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Terlebih, hewan ternak yang terdampak PMK dapat mengalami penurunan produktivitas meskipun telah dinyatakan sembuh dari penyakit tersebut.

"Kita ganti sapi, sapi baru. Bagaimana caranya? Nah, ini, yang saya kira, perlu kita pikirkan. Ini, saya kira, tantangan kita semua, tidak hanya pemerintah, kita semua, stakeholder peternakan, untuk coba merenungkan kembali dan memikirkan ulang, mendesain lagi sistem peternakan pascawabah PMK ini," tukas dia.

Oleh karenanya, Agus berharap, penanganan penyebaran PMK dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang komprehensif dan dilakukan bersama seluruh pihak dengan model gotong royong.