sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Covid-19 'pukul' perekonomian, masyarakat bisa terjerat rentenir

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Prawansa, pun memanggil stakeholder untuk mencari solusi.

Adi Suprayitno
Adi Suprayitno Rabu, 01 Apr 2020 21:31 WIB
Covid-19 'pukul' perekonomian, masyarakat bisa terjerat rentenir
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 80094
Dirawat 37247
Meninggal 3797
Sembuh 39050

Masyarakat terancam meminjam uang kepada rentenir lantaran perekonomian memburuk imbas pandemi coronavirus anyar (Covid-19) di Indonesia. Risiko kian besar bagi warga yang tak memiliki dana segar dan mempunyai tanggung di koperasi atau pegadaian.

"Ada juga yang mempunyai cicilan koperasi. Ada juga yang waktunya mengambil di pegadaian, terus enggak punya uang, bagaimana status barangnya yang digadaikan dan seterusnya?" ujar Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, di Grahadi, Kota Surabaya, Rabu (1/4).

Untuk mencegah warga terjebak "lintah darat", Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pun berkoordinasi dengan perbankan, pegadaian, dan koperasi. Juga melibatkan Bank Indonesi (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelaah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

"Ini sesuatu yang harusnya kita bersama-sama bisa mencegah (karena) dijadikan ladang aji mumpung bagi mereka, para rentenir," ucap bekas Menteri Sosial itu.

Sponsored

Kondisi diperparah dengan naiknya jumlah pengangguran. Sesuai data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 822 pekerja di Jatim. Jumlahnya sebesar 1,48% dari total pekerja se-Jatim.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak, pun mendorong masyarakat yang menganggur untuk mengikuti program prakerja dan pusat kerja milenial. Peminat bisa mendaftar ke balai latihan kerja (BLK).

"Mereka yang mengalami PHK dari awal sebelum Covid-19 ini, adalah mereka yang kita kemudian prioritaskan untuk ikut program prakerja. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden. Agar ada peningkatan alokasi tenaga kerja," kata dia.

Berita Lainnya