DPR sesalkan anggaran Kementan 2021 dipangkas

Komisi IV DPR menyayangkan sikap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memangkas anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) 2021 sekitar Rp6 triliun dengan dalih memfokuskan ulang anggaran demi program ketersediaan akses dan komunikasi pangan berkualitas.

"Dengan keterbatasan pendanaan, tentu ini harus benar-benar jadi perhatian besar kita bersama untuk melakukan pengalokasian anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran,” kata Anggota Komisi IV DPR, Sulaiman Hamzah, saat rapat kerja bersama Kementan di Kompleks Parlemen, Jakarta,  Senin (25/1).

Pemangkasan di saat pandemi Covid-19 ini dikhawatirkan berdampak terhadap kinerja Kementan. Sektor pertanian mestinya menjadi perhatian bersama, terutama menyangkut menjaga ketahanan pangan.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) No, S30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kementan diminta menghemat belanja APBN sebesar Rp6,33 triliun. Dengan demikian, anggaran yang diterima menjadi Rp15,51 triliun.

Di sisi lain, Sulaiman mengapresiasi kinerja Kementan 2020 lantaran mampu tumbuh positif saat sektor lain terkontraksi karena pandemi. Bidang transportasi dan pergudangan, misalnya, yang mengalami penurunan menjadi -16,7%. Kemudian kontruksi -4,52% dan jasa keuangan -0,95%.

“Selama tahun 2020, nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar usaha petani (NTUP) berkembang secara fluktuatif. Dan kabar baiknya, Kementan mampu tetap menjaga dan terus menjaga hingga meningkatkan NTP dan NTUP dari bulan Mei hingga Desember 2020,” tuturnya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, meminta persetujuan Komisi IV DPR terhadap penyesuaian anggaran akhir per eselon I Kementan.

"Rp1,66 triliun untuk Sekretaris Jenderal, Rp100 miliar untuk Inspektorat Jenderal, Rp3,23 triliun untuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Rp775 miliar untuk Direktorat Jenderal Holtikultura, Rp1 triliun untuk Direktorat Jenderal Perkebunan, Rp1,37 triliun bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rp1,09 triliun bagi Direktorat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Rp553 miliar bagi Badan Ketahanan Pangan, dan Rp958 miliar bagi Badan Karantina Pertanian," tuturnya.

Meski terjadi pemangkasan, SYL, sapaannya, memastikan Kementan tetap berupaya mendukung upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. 

Kementan, sambungnya, juga telah menetapkan lima program pembangunan sektor pertanian sebagai strategi pelaksanaan kegiatan di tahun 2021, yakni Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Pelatihan Vokasi, serta Program Dukungan Manajemen.

“Dengan berpatokan pada lima program tersebut dan memperhatikan adanya refocusing dan realokasi belanja APBN Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 serta mempertimbangkan Kementan tetap harus menjalankan tugas untuk menyediakan pangan bagi seluruh penduduk,” imbuhnya.

Selain itu, telah dilakukan penyesuaian target produksi beberapa komoditas pangan utama, yaitu padi sebesar 54,70 juta ton, jagung 23 juta ton, kedelai 0,29 juta ton, bawang merah 1,62 juta ton, dan cabai 2,67 juta ton.

“Komoditas strategis lainnya juga telah disesuaikan dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran yang ada,” ujar politikus Partai NasDem ini.

SYL menambahkan, Kementan pada 2021 tetap fokus pada menyediakan pangan utama bagi penduduk dan diikuti upaya meningkatkan daya saing agar dapat mengisi slot pasar ekspor. Ditjen Tanaman Pangan, misalnya, bakal menggenjot peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta pangan lokal, termasuk lumbung pangan (food estate).

Selanjutnya, penguatan manajeman penyediaan benih tanaman pangan serta pengamanan produksi melalui pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan kekeringan/banjir, dan hilirisasi pengolahan dan penguatan ekspor.

"Ini juga akan dilakukan oleh eselon I lainnya dalam rangka melakukan pengamanan pangan sehingga pangan utama penduduk Indonesia di tahun 2021 benar-benar terjaga," ucapnya. "Kami tentu mengharapkan dukungan dari para pemerintah daerah dan semua pihak untuk ke depan sama-sama kita bangun dan bangkitkan kejayaan sektor pertanian."