GPN diklaim menjadi sistem pembayaran di Indonesia yang aman

Bank Indonesia bersama dengan Himbara, meluncurkan kartu debit/ATM pembayaran berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Ke depan, melalui GPN ini penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan secara non tunai dapat diwujudkan dengan baik.

Acara peluncuran Kartu Berlogo GPN dilakukan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, bersama dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Idrus Marham, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Heru Kristiyana dan Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjo menjelaskan, lebih dari 100 bank sudah mengkonfrimasi menggunakan GPN. BI optimistis GPN akan menjadi sistem pembayaran di Indonesia yang aman, efisien, lancar dan terpercaya dari BUMN, pemerintah, pihak swasta dan semua pihak. 

"Melalui GPN memungkinkan pembayaran khusus untuk bansos dapat dilakukan secara non tunai dapat diwujudkan dengan baik," jelas Agus, Kamis (3/5) saat melakukan pembukaan peluncuran kartu ATM/Debet berlogo GPN. 

Nantinya untuk sistem pembayaran antara pembeli dan pedagang yang ada di Indoneisa itu, akan dilakukan secara domestik, sehinga akan ada keamanan dan kelancaran sistem pembayaran.

Melalui transaksi pembayaran menggunakan kartu berlogo GPN, masyarakat dapat mendapatkan biaya administratif yang lebih rendah. Bahkan khusus bagi penerima bansos pemerintah, tidak dikenakan biaya pada saat melakukan pencairan. 

Sementara itu, bagi bank, kehadiran GPN dapat memperluas akseptasi nasabah melalui kemudahan akses terhadap seluruh kanal pembayaran. Sehingga di pusat pembelajaan pusat kota, tidak perlu lagi ada gerai ATM berderet dari bank yang berbeda, sehingga menjadi lebih efisien.

"Bank tidak perlu berkompetisi dalam menyediakan infrastruktur kanal pembayaran, sehingga dapat lebih leluasa dan fokus dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabahnya," terang Agus Marto. 

Ke depannya, sistem pembayaran melalui GPN akan secepat pembayaran dunia, bahkan sistem penagihan yang dilakukan bisa tersambung ke GPN. 

Hal senada disampaikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengatakan, suatu keharusan bagi bank di Indonesia menerapkan sistem GPN. Sehingga program pemerintah menjadi efisien. "Harus menjadi sistem pembayaran nasional, sehingga bisa berikan bansos secara non tunai," terang Rini Soemarno. 

Sementara Menteri Sosial, Idrus Marham menyampaikan, GPN merupakan sebuah kebutuhan bangsa. Dalam perspektif pemerintahan, menjadikan pemerintahan bersih, sehingga proses keluar-masuknya uang bisa lebih mudah diawasi. 

Bank Data Terpadu (BDT) akan menjadi sebagai rujukan bansos. Bukan hanya di Kemensos tapi semua lembaga yang menyalurkan bansos.