sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Ibu kota pindah, aset negara di Jakarta bisa dikelola swasta

Aset pemerintah yang ada di Jakarta bisa dikomersialkan dengan menggandeng swasta.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Rabu, 16 Okt 2019 13:35 WIB
Ibu kota pindah, aset negara di Jakarta bisa dikelola swasta

Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) mengatakan pemerintah harus menyiapkan strategi untuk mengelola aset pemerintah yang ada di Jakarta apabila ibu kota pindah ke Kalimantan Timur.

Head of Advisory JLL Vivin Harsanto mengatakan gedung-gedung pemerintahan yang ada di Jakarta akan cukup menantang untuk dikomersialkan dengan menggandeng swasta.

"Namun untuk memanfaatkan aset, tidak bisa semuanya sekaligus. Karena takutnya dengan kondisi pasar properti yang sedang lesu seperti ini, dengan suplai kantor yang masih cukup banyak, kalau itu dilepas ke pasar itu akan membuat pasar lesu," kata Vivin di Jakarta, Rabu (16/10).

Vivin pun mengatakan pemerintah harus transparan ketika bekerja sama dengan pengembang swasta ketika memilih untuk mengkomersialkan bangunan-bangunan pemerintah yang ada di Jakarta.

Di sisi lain, kata Vivin, pemerintah juga perlu memikirkan strategi untuk pengelolaan gedung-gedung tersebut berdasarkan pengelompokan lokasi ataupun jenis bangunan. Pemerintah juga harus menyiapkan skema lelang (tender) yang akan dilakukan jika gedung-gedung tersebut jadi dikomersialisasi.

"Dari sisi pemanfaatan aset negara biasanya bentuknya Build-Operate-Transfer (BOT) selama 30 tahun. Itu sebenarnya kalau kita bicara jangka panjang, bagi swasta itu kurang lama dan jangka waktu kerja sama ini perlu dipertimbangkan juga," tutur Vivin.

Vivin menuturkan, melihat tren perusahaan teknologi yang semakin berkembang, permintaan akan gedung perkantoran yang telah menyediakan infrastruktur teknologi menjadi penting. Hal tersebut akan jadi pertimbangan pasar untuk melirik gedung pemerintahan apabila dikomersialisasikan.

"Karena banyak gedungnya yang sudah lama, jadi mesti dilihat kasus per kasus, ada gedung yang bisa dikomersialisasikan dan tidak," kata Vivin.

Sponsored

Meskipun rencana pemindahan ibu kota telah digulirkan pemerintah, Vivin melihat belum ada perbedaan perubahan permintaan untuk ruang kantor di Jakarta tahun depan.

"Secara demand profile akan tetap sama. Tahun 2020 suplai kantor akan berkurang, cuma dari rental dan okupansi akan cukup tertekan," ujar Vivin.

Sementara itu, Head of Research JLL James Taylor mengatakan suplai dan penyerapan ruang perkantoran di Jakarta pada triwulan ketiga mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya.

"Ada sebanyak 91.300 meter persegi suplai perkantoran di kawasan CBD sampai kuartal III-2019. Kami memperkirakan suplai perkantoran ini akan terus bertambah hingga dua tahun mendatang," kata James.

Kemudian, ada total penyerapan sebesar 174.000 meter persegi di kawasan Central Bussiness District (CBD) hingga kuartal III-2019.

"Penyerapan di kuartal III-2019 didominasi oleh perusahaan berbasis teknologi sebanyak 78%," kata James.