Demokrat soroti anggaran IKN Rp40 T pada 2024: Jangan mengejar seremonial

Fraksi Partai Demokrat DPR menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam APBN 2024. Pangkalnya, kontras dengan dana yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Suhardi Duka, berharap, anggaran untuk megaproyek IKN itu untuk pekerjaan inti. Bukan kegiatan bersifat seremonial, seperti upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 2024.

"Jangan sampai pembangunan hanya mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera di IKN tahun depan," ujarnya, mencuplik laman DPR.

Suhardi juga meminta pembangunan IKN harus dilakukan dengan baik sehingga kualitasnya terjaga. Dengan begitu, tidak mengutamakan kecepatan demi sesuai target yang dicanangkan.

Anggota Komisi IV DPR ini lantas mencontohkannya dengan pembangunan jalan bebas hambatan di "Pulau Suwarnadwipa". "Jalan Tol Trans-Sumatera yang kualitasnya jauh dari harapan."

Pemerintah mengalokasi anggaran untuk pembangunan IKN sejak tahun lalu. Kala itu, dana yang digelontorkan dari APBN mencapai Rp5,25 triliun, lalu naik menjadi Rp26,27 triliun (2023), dan Rp40,6 triliun (2024).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan, besarnya anggaran karena ditargetkan untuk mengerjakan beberapa proyek prioritas. Apalagi, pemindahan roda pemerintahan ditargetkan mulai 2024.

"Beberapa yang sudah kita prioritas, seperti kemajuan infrastruktur, kemudian kompleks pemerintahan, dan juga untuk perumahan ASN, termasuk pembangunan airport untuk VVIP, yang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden," tutur Ani, sapaannya, beberapa waktu lalu.