Menko Perekonomian ungkap keinginan Presiden Jokowi percepat penyelesaian PSN

Percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dilakukan agar multiplier effect dari pembangunan berbagai PSN tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya dipercepat, evaluasi dalam pelaksanaannya juga terus dilakukan dan dimonitor agar proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan dengan hasil yang telah direncanakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (6/9), menyampaikan, bahwa dalam rapat tersebut dibahas tentang evaluasi PSN antara lain tentang Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, mekanisme pengadaan tanah dengan konsinyasi, dan kepastian PSN bagi proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu juga dievaluasi tentang Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan-Gresik, pengembangan Bio-fuel, etanol, methanol di Bojonegoro, usulan PSN untuk Terminal Petikemas Muaro Jambi, revitalisasi rumah susun, serta Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compression (Pengembangan LNG Tangguh).

“Bapak Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa seluruh PSN ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Investasi dalam PSN juga tentu memiliki multiplier effect,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan terkait multiplier effect yang muncul seperti dari pembangunan bendungan dan jalan dapat membuka akses yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan beberapa bendungan berada di wilayah yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena ketersediaan air dan irigasi yang lebih baik sehingga bermanfaat untuk program-program pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebanyak 66 PSN telah tuntas di periode 2019-2021 dengan nilai sebesar Rp414,3 triliun. Proyek yang telah diselesaikan diantaranya berupa bendungan, bandara, jalan, kawasan, kereta, jalan tol, pelabuhan, SPAM, kawasan industri, dan teknologi.

Selanjutnya, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Rapint dengan presiden kali ini juga telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait Bendungan Gerak Karangnongko dan Proyek Tol Tuban-Lamongan-Gresik.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga diputuskan tentang pengembangan biofuel, etanol, dan metanol di Bojonegoro, diperkirakan investasinya sebesar Rp25,7 triliun dan diharapkan financial closing-nya dapat selesai di kuartal II-2024. Kemudian juga dibahas tentang penyelesaian masalah pembebasan lahan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan tentang projek pabrik pupuk di Fak-Fak yang direncanakan diinvestasikan oleh Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim dengan nilai investasi sebesar Rp22 triliun untuk memproduksi amonia dan urea.

“Proyek tersebut diharapkan juga dapat diselesaikan finansial closing-nya sebelum 2024,” ujar Menko Airlangga.

Terkait proyek Pelabuhan Terminal Petikemas di Muoro Jambi,  disampaikan bahwa skema investasi tahap pertama sebesar Rp948 miliar dan tahap ke dua Rp3 triliun. Kapasitas kontainer pelabuhan tersebut sebesar 60.000-80.000 TEUS, curah cair 2-3 juta ton, dan curah kering 7-8 juta ton per tahun.

Sementara itu, juga disampaikan mengenai pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni dibiayai oleh konsorsium BP tangguh sebesar Rp38 triliun dan ini memiliki potensi meningkatkan tambahan gas dari proyek UCC, sebesar 900 MMSCFD, dan pengurangan emisi karbon kurang lebih sebesar 25 MT CO.

“Kemudian ada juga terkait dengan beberapa penyelesaian PSN antara lain Tol Trans-Sumatera, tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa yang akan diselesaikan dalam tahap ke dua ini adalah yang rutenya dari Betung ke Jambi sepanjang 169 kilometer. Untuk konstruksinya Rp22 tirliun dan untuk kebutuhan lahannya dibutuhkan Rp4,1 triliun,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo juga mengarahkan agar khusus untuk IKN baru juga ditetapkan sebagai PSN agar mempermudah dan mengakselerasi pembangunan IKN baru.

“Bapak Presiden meminta agara keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024,” pungkas Menko Airlangga.