Nadiem sebut siswa daerah 3T akan dapat dana BOS lebih besar

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2021 akan difokuskan untuk siswa di sekolah daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia. Kebijakan itu diambil karena selama ini dana BOS dinilai kurang adil. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim menyatakan, kebijakan tersebut diambil setelah mengevaluasi jalannya dana BOS selama ini yang dinilai kurang adil bagi siswa di daerah 3T, yang tidak memiliki infrastruktur sebaik siswa di kota-kota besar.

Belum lagi, kata dia, mempertimbangkan biaya operasional dalam proses belajar mengajar di daerah 3T yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah di daerah perkotaan.

"Di 2021, untuk pertama kali dana bos perhitungannya bukan berdasar jumlah siswa. Banyak sekolah sekarang di daerah 3T tidak mendapat dana yang cukup karena hitungannya hanya jumlah siswa. Tidak ada hitungan apakah unit cost di daerah 3T itu lebih mahal," katanya dalam webinar Cerita di Kemenkeu Mengajar, Senin (26/10).

Nadiem pun menjelaskan, perhitungan dana BOS yang diberikan ke sekolah tidak lagi berdasarkan jumlah siswa, tapi berdasarkan kepada proporsional kebutuhan siswa di masing-masing sekolah. 

Dia pun memastikan, bahwa siswa di daerah 3T akan mendapatkan dana BOS yang lebih besar dibandingkan siswa di kota-kota besar.

"Sejumlah sekolah yang memiliki murid lebih kecil dirugikan dengan skema itu (yang lama). Jadi, mulai 2021 daerah 3T per anak akan menerima secara signifikan lebih besar dari anak-anak di kota besar yang memang sudah di kota yang lebih mapan," ujarnya.

Dia pun mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menambahkan anggaran dana BOS sebesar Rp3 triliun di tahun depan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Adapun, dana BOS di 2020 adalah sebesar RpRp54,32 triliun untuk sasaran 45,4 juta siswa.

"Kami menambahkan hampir Rp3 triliun untuk mengakomodasi. Tidak ada yang dikurangi, tapi bagi daerah 3T dan sekolah kecil di pulau-pulau dan daerah terluar akan meningkat per siswanya, karena setiap sekolah itu ada fixed cost-nya. Itu yang jarang dibicarakan, tapi merupakan inovasi yang luar biasa dan transformatif," ucapnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa anggaran pendidikan pada APBN 2021 yang sebesar Rp550,01 triliun dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendorong inovasi pendidikan di daerah 3T. 

"Anggaran yang capai Rp550 triliun bisa betul-betul terpakai untuk reformasi. Melakukan hal inovatif supaya daerah 3T dapat pemihakan yang jelas," ujarnya.

Dia pun mendukung, inovasi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan tersebut. Menurutnya, eksekusi dari ide tersebut harus dapat terealisasi dengan baik dengan dukungan dana dan kebijakan yang baik.

"Policy yang sifatnya out of the box muncul dari nadiem untuk reformasi. Kalau enggak bisa masif bisa pilot project dulu, jangan sampai ide bagus mati di level ide, karena memang yang paling sulit mengimplementasikan ke pemerintahan," tuturnya.