Negara raih Rp30 triliun dari lelang 7 seri SUN

Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 22 Juni 2021 untuk seri SPN03210922 (new issuance), SPN12220331 (reopening), FR0086 (reopening), FR0087 (reopening), FR0088 (reopening), FR0083 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. 

Total penawaran yang masuk sebesar Rp69,952 triliun dengan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri tersebut adalah senilai Rp30 triliun.

Direktur Surat Utang negara DJPPR Deni Ridwan mengatakan, penawaran yang masuk pada lelang hari ini cukup solid, di tengah kondisi pasar global dan domestik yang sedang volatile pascarilis hasil The Federal Open Market Committee (FOMC) meeting minggu lalu. 

Di pasar domestik, kondisi likuiditas sektor keuangan masih relatif tinggi tercermin dari bids yang masuk pada lelang yang mencapai Rp69,95 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan target lelang SUN yang diumumkan. 

"Demand yang masuk didominasi oleh tenor 5 dan 10 tahun, yaitu sebesar 74,5% dari total bids," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6).

Tak hanya itu, proporsi partisipasi investor domestik juga meningkat pada lelang hari ini, yaitu mencapai 81,3% apabila dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya yang sebesar 80,9% dari total incoming bids. 

Sementara, sekitar 18,7% bids berasal dari investor Asing, yang utamanya berada pada tenor 5 tahun dan 10 tahun.

Kendati demikian, pada lelang SUN kali ini terdapat penurunan asil rata-rata tertimbang atau Weigthed Average Yield (WAY) terbesar pada tenor 5 tahun, yaitu mencapai 11 bps dibanding pada lelang sebelumnya. 

Namun secara umum, terdapat kenaikan WAY obligasi negara yang dilelang sebesar 4 bps-20 bps dibandingkan pada lelang sebelumnya.

"Dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2021, yield atau imbal hasil SBN yang wajar di pasar sekunder, serta pemenuhan supply SUN dari pasar perdana, pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp30 triliun," ujarnya.

Dengan jumlah SUN yang dimenangkan tersebut, pemerintah tidak memerlukan penyelenggaraan lelang SUN tambahan (green shoe option).