Jawaban Kementerian Keuangan soal Kawasan Berikat titik banjir barang impor
Febri Hendri Antoni Arif menuding PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat telah memicu banjirnya barang impor.

Bursa Karbon meluncur, Kemenkeu matangkan rencana pungutan pajak
Kemenkeu tengah mematangkan rencana pemungutan pajak karbon.

Penyerapan anggaran rata-rata Pemkab Pati peroleh nilai D
Dari hasil penilaian untuk penyerapan anggaran rata-rata dari Kementerian Keuangan kepada Pemkab Pati memperoleh nilai D.

Sri Mulyani perkirakan pembiayaan utang bisa ditekan Rp290 triliun
Pembiayaan utang pada 2023 lebih rendah Rp289,9 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tok! DPR setujui pagu indikatif Kemenkeu Rp48,35 triliun
Komisi XI DPR menyetujui usulan pagu anggaran indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di tahun 2024 sebesar Rp 48,35 triliun.

Dugaan korupsi emas, Kejagung periksa tiga orang Bea Cukai
Awal pekan ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan komoditas emas.

Rendahnya tax ratio di tengah tingginya korupsi dan penghindaran pajak
Tax ratio Indonesia menjadi salah satu yang rendah dibandingkan negara lain. Praktik korupsi dan penghindaran pajak menjadi penyebabnya.

Periksa 3 saksi, KPK telusuri kepemilikan aset Rafael Alun Trisambodo
Perkara ini menjerat bekas pegawai Ditjen Pajak Kementerian Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, sebagai tersangka.

Pemkot Parepare raih penghargaan Pemda berkinerja terbaik dari Kemenkeu
Penghargaan ini merupakan wujud konkret profesionalitas dan integritas Pemkot dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Transaksi janggal Rp300 T, Mahfud MD lebih dipercaya daripada Komisi III DPR
Kejagung pun didorong untuk mengusut dugaan penyimpangan pajak dan impor pakaian asal China.

Johan Budi minta isu Rp349 triliun Kemenkeu dihibahkan ke KPK
Isu uang mencurigakan di KPK dianggap berujung antiklimaks.

Mahfud bentuk Satgas Supervisi penelusuran LHA/LHP Kemenkeu
Dari 300 LHA, sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh Kemenkeu.

Di hadapan DPR, Mahfud bersikuku sesuai wewenang beberkan uang Kemenkeu
Mahfud membantah Arteria Dahlan bahwa pengungkapan uang Rp349 T di Kemenkeu langgar aturan.

Faisal Basri cerita sulitnya mengaudit Ditjen Pajak
Faisal Basri mengaku pernah mencoba membawa masalah itu ke MK, tetap gagal.

KPK telusuri keterkaitan Kemenkeu di korupsi tukin Kementerian ESDM
Tunjangan kinerja pegawai sektor pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

DPR pertanyakan sistem deteksi dini cegah skandal di Kemenkeu
Kementerian Keuangan dipandangang gagal atas kasus yang terjadi belakangan ini.

Sri Mulyani ungkap fakta transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu
Nilai transaksi mencurigakan tersebut awalnya tidak dimuat PPATK dalam surat pertama yang dikirimkan pada 9 Maret 2023.

Anggota Komisi XI DPR: Masih banyak mafia pajak di Kemenkeu
Mekeng meminta Menkeu Sri Mulyani membenahi sistem perpajakan dengan digitalisasi.

Polemik uang misterius Kemenkeu, DPR dipandang tebang pilih kasus
Pengamat membandingkan respons DPR saat keterbukaan PPATK di kasus Ferdy Sambo dengan uang mencurigakan Kemenkeu.

Ekonom: DPR terkesan intimidasi PPATK soal uang mencurigakan Kemenkeu
Ekonom berpandangan, DPR seharusnya mendukung penjelasan mengenai uang tersebut seperti yang masyatakat inginkan.

Klarifikasi Sri Mulyani soal isu transaksi mencurigakan Rp300 T di Kemenkeu
Surat-surat yang disampaikan PPATK kepada Kemenkeu, kata Sri, telah ditindaklanjuti.

Mahfud: Transaksi mencurigakan Rp349 T di Kemenkeu banyak libatkan orang luar
Temuan ratusan triliun di Kemenkeu merupakan hasil analisa yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mahfud: Transaksi Rp300 T di Kemenkeu disinyalir pencucian uang
Meski disinyalir pencucian uang, namun menurut Mahfud MD belum mengarah ke korupsi.

Penguatan LHKPN dan RUU PA: Efektif jerat pejabat korup?
Di DPR, RUU Perampasan Aset kembali dibahas. Di KPK, regulasi terkait pelaporan LHKPN tengah disusun.

Ketua MPR dukung pemisahan DJP dari Kemenkeu
Akan dibentuk suatu badan pengelola pajak otonom (Badan Penerimaan Negara) yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.
