Pemerintah optimistis RI jadi pemain penting industri baterai kendaraan listrik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim, Indonesia bakal menjadi sentra produksi baterai kendaraan listrik dunia karena 60% proses produksi baterai kendaraan listrik ada di Tanah Air. Dominasi ini nantinya akan menjadikan RI sebagai perhatian dunia.

"Kita punya tembaga, bauksit, timah, dan hanya litium yang tidak ada. Itu dimiliki Australia. Ekosistem baterai listrik ini harus berhasil karena 60% produksi electric vehicle (EV) battery akan ada di Indonesia. Semua negara akan ke Indonesia, mau tidak mau. Percaya saja," tutur Presiden dalam pidatonya di acara Rapimnas Kadin 2022, Jumat (2/12).

Hal serupa disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Dia menyatakan, Indonesia akan memainkan peran penting dalam ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Kita yang punya tambang hampir lengkap. Semua itu ada di kita. Kita yang enggak punya litium, sedangkan mangan, kobalt, nikel, kita itu punya," ujar Bahlil.

Melihat prospek Indonesia tersebut, LG Energy Solution pun ikut menyuntikkan dana hingga Rp142 triliun ke dalam ekosistem baterai listrik di Indonesia. Bahkan, kata Bahlil, investasi ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah sejak reformasi.

"Proyek baterai listrik ini sudah jalan. Di tahun 2023, ini sudah mulai produksi, ya, di Bekasi, Cikarang. Sebagian sudah konstruksi pembangunan kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN)," lanjut Bahlil.

Bahlil pun meminta Indonesia tetap optimis meskipun kondisi global masih tidak pasti.

Lebih lanjut, dalam kesempatan lain, Bahlil melaporkan realisasi investasi di Indonesia hingga kuartal III-2022 mencapai Rp894 triliun atau 74,4% dari target Rp1.200 triliun. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan Rp1.400 triliun.

Bahlil optimistis Indonesia bisa mencapai target tersebut. Namun, dia mengingatkan, Indonesia akan berhasil menjaga ekonomi pada tahun depan jika mampu menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kebijakan yang berkelanjutan.

Apalagi, sambungnya, Indonesia sudah memasuki tahun politik pada 2023. Dengan demikian, stabilitas sangat diperlukan dalam menjaga iklim investasi yang baik.

"Kalau kita tidak bisa menjaga kestabilan, bukan tidak mungkin kita masuk daftar negara yang mengantre untuk menjadi pasien IMF," tandas Bahlil.