Penggunaan LPG subsidi tidak tepat sasaran

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, subsidi liquified petroleum gas (LPG) sebagian besar dinikmati kalangan tergolong mampu. Oleh karenanya, subsidi yang digelontorkan pemerintah tidak tepat sasaran.

"Bukan saja subsidinya tidak tepat sasaran, tetapi juga tidak menolong keluarga miskin yang membutuhkan LPG," kata kepada Alinea.id, Rabu (29/12).

Menurutnya, jika harga minyak dan gas (Migas) semakin naik, maka subsidi yang dikeluarkan semakin boros. Meski demikian, Said memproyeksikan alokasi subsidi energi tahun ini masih mencukupi, terlebih saat ini sudah di penghujung tahun.

"Pada tahun depan dengan reformasi subsidi, khususnya sektor energi, saya berharap subsidi energi sebesar Rp134 triliun bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, menurutnya, juga sudah memperhitungkan potensi kenaikan harga Migas.

"Saya kira besaran subsidi itu juga sudah memperhitungkan kemungkinan adanya kenaikan harga Migas dunia," katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) per Sabtu (25/12), telah menaikkan harga LPG nonsubsidi berkisar antara Rp1.600-Rp2.600 per kg. Sehingga, disparitas harga dengan LPG subsidi menjadi semakin jauh.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting mengatakan, kenaikan harga ini dalam rangka merespons tren peningkatan harga Contract Price Aramco (CPA) LPG yang terus meningkat sepanjang 2021. Di mana pada November 2021 mencapai US$847 per metrik ton, harga tertinggi sejak 2014 atau meningkat 57% sejak Januari 2021.

"Penyesuaian harga LPG nonsubsidi terakhir dilakukan 2017. Harga CPA November 2021 tercatat 74% lebih tinggi dibandingkan penyesuaian harga empat tahun yang lalu," kata Irto saat dihubungi Alinea.id, Senin (27/12).