Pentingnya integrasi pelayanan di pelabuhan

Kepala Balai Karantina Kelas II Cilegon Arum Kusnila Dewi mengungkapkan, dari hasil survei indeks kepuasan masyarakat setelah adanya proses pemberlakukan layanan terintegrasi di pelabuhan berada di level 85,9%. Layanan terintegrasi merupakan implementasi dari Single Submission Quarantine Customs yang pada tahap awal diberlakukan di 14 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami melakukan survei terhadap 32 perusahaan bahan baku pakan ternak, dari enam perusahaan bahan pangan. Hasilnya memuaskan, masyarakat cukup puas dengan sistem ini,” kata Arum dalam webinar Forum Alinea.id bertajuk “Tata Ulang Ekosistem Logistik di Pelabuhan”, Jumat (11/11).

Sistem pelayanan karantina terintegrasi di kawasan pelabuhan ini, menurut Arum, merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem (NLE) yang mampu memangkas 7 dari 10 tahap yang ada. Sehingga dalam tahap pelayanan karantina, usai implementasi terintegrasi hanya melewati tiga tahap.

Penerapan pemeriksaan bersama karantina dan bea cukai atau Single Submission Joint Inspection-Quarantine Customs mulai diujicobakan di kawasan pelabuhan Krakatau International Port (KIP) dan Pelabuhan Pelindo II yang keduanya berada di Banten.

“Layanan yang dimulai sejak November 2021 ini berhasil mengefisienkan waktu layanan sebesar 75% dan efektivitas sebesar 67%. Untuk sertifikasi, prosesnya juga saat ini paling lama tujuh hari saja. Sebelumnya mencapai 21 hari,” tambah Arum.

Ia menyampaikan, target ke depan untuk efektivitas akan menyasar pada peningkatan screening laboratorium yaitu 10% hingga 15% peningkatan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK).

“Target kami akan melakukan pelatihan untuk sumber daya manusianya dulu,” ujar Arum.

Dalam melancarkan proses integrasi, Arum mengungkapkan bahwa pihaknya dibantu oleh instansi dan mitra terkait di kawasan pelabuhan maupun kawasan yang disepakati. Dari kerja sama dan koordinasi beberapa pihak ini, menurutnya telah membantu Badan Karantina dalam menjalankan tugas dan fungsi di pelabuhan lebih terintegrasi, terukur, tertelusur, dan terhitung efektivitas dan efisiensinya.

Lebih lanjut, Direktur Operasi KIP Cahyo Antarikso menjelaskan, pihaknya terus mengoptimalkan layanan di pelabuhan dengan memanfaatkan teknologi digital. Digitalisasi pelayanan yang dilakukan adalah Smart Port System dengan aplikasi Krakatau International Port Online Systems (KIPOS).

Aplikasi ini digunakan untuk memberikan pelayanan berupa perencanaan, billing, administrasi, integrasi, hingga operasi.

“Kami sangat memerhatikan keluhan pengguna jasa, terutama waktu kapal bersandar yang tak boleh lebih dari dua jam. Bahkan layanan kami berhasil melayani 0,6 hingga 0,9 jam,” tutur Cahyo.

Hadirnya aplikasi KIPOS, Cahyo mengklaim memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya, yaitu bebas dari ancaman fraud atau pemalsuan dokumen, pengurusan data operasional lebih aktif, bahkan pengguna layanan bisa memantau pemrosesan di pelabuhan secara realtime saat proses bongkar muat.

“Kami juga menyiapkan kantor pelayanan terpadu satu atap yang berisi pengguna jasa, imigrasi, karantina, dan otoritas pelabuhan. Ini telah meningkatkan produktivitas karena proses lebih cepat, lebih kompetitif, dan bisa membantu operasional hingga detail di lapangan,” lanjut Cahyo.

Efisiensi layanan juga dilakukan pada biosekuriti dari karantina, yaitu semula penyemprotan dilakukan secara manual dan memakan banyak waktu. Namun hal tersebut diubah otomatis di dermaga dengan waktu hanya 15 detik. Truk pengangkut kargo ditutup rapat, dan penyemprotan dilakukan untuk memastikan agar hama tidak terbawa kemana-mana.

“Yang tidak kalah penting, dengan sistem online penuh, telah menutup praktek pungutan liar,” tandasnya.

Di sisi lain, menurut pengamat transportasi Ajiph Razifwan Anwar menyampaikan integrasi pelayanan di pelabuhan adalah hal penting. Pasalnya biaya logistik di Indonesia termasuk yang termahal di Asia. Mengutip dari data Bank Dunia, menurut Ajiph di tahun 2018 performa logistik Indonesia berada di urutan 49 dari 160 negara dan Indonesia memperoleh skor 3,15 dengan 5 sebagai skor tertinggi.

“Posisi Indonesia masih berada di bawah kinerja negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand,” jelas Ajiph.

Ajiph melanjutkan, biaya logistik di Indonesia per tahun tercatat sedikitnya Rp1.820 triliun atau setara 24% Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jika dirinci, sebanyak Rp546 triliun merupakan biaya penumpukan barang atau kargo di pelabuhan, Rp1.092 untuk biaya transportasi, dan sisanya sebanyak Rp182 triliun merupakan biaya administrasi.

Tingginya biaya logistik tersebut, disampaikan Ajiph akibat tidak adanya master plan logistik nasional, sehingga terjadi inefisiensi distribusi barang. Selain itu, infrastruktur logistik yang konvensional baik di pelabuhan juga ikut menyumbang tingginya angka biaya logistik.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Agus Sudarmadi menjelaskan, pemerintah sudah menargetkan peningkatan kinerja logistik melalui penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE).

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

"Pemerintah menargetkan biaya logistik bisa kita turunkan menjadi 14% atau 15% per tahun sebelum 2024," kata Agus.

Sistem logistik nasional terdiri dari empat pilar yang mencakup simplifikasi proses bisnis pemerintah, kolaborasi platform logistik, kemudahan pembayaran, serta tata ruang dan infrastruktur. Agus berharap NLE ini dapat diimplementasikan dengan baik dan terintegrasi.