Perry Warjiyo: Ada tiga tantangan perekonomian nasional

Komisi XI DPR melakukan Fit and Proper Test kepada calon tunggal Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui misi dan visi Perry ketika menjabat sebagai Gubernur BI.

Dalam pemaparannya Calon Gubernur BI Perry Wajiyo, menyampaikan tiga tantangan perekonomian nasional, yaitu menjaga stabilitas di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, dan membangun kapasitas nasional untuk pemanfaatan ekonomi juga keuangan digital.

Sesuai mandat, BI perlu menjaga indepedensi dalam rangka stabilitas sistem keuangan, fiskal, dan sektor ril. Hal itu dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah melalui Komite Kebijakan Sistem Keuangan (KKSK).  "Berkoordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan. Sehingga‎ dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh hingga lebih dari 6%," tutur Perry.

Belum meratanya pertumbuhan ekonomi nasional dan kuatnya akselerasi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Nampaknya perlu menjadi perhatian dari BI. Salah satunya dengan mengoptimalkan rumusan kebijakan ruang fiskal, mengkomposisi jumlah belanja modal dan sosial. Sehingga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. 

Tantangan lain yang harus dihadapinya adalah bagaimana bisa memanfaatkan industri. Dalam rangka memajukan ekonomi nasional untuk pemberdayaan kerakyatan dan UMKM dengan memanfaatkan digitalisasi keuangan. "Dengan menghubungkan teknologi sehingga UMKM bisa masuk ke pasar daring atau e-commerce," terang Perry. 

Bank Indonesia nampaknya perlu membangun komite nasional untuk meningkatkan peran fintech, pemberdayaan umkm, dan kewirausahaan. Sehingga tidak menciptakan shadow banking. Sekaligus mengedepankan perlindungan data dengan mengedepankan teknologi finansial.

Berikut tujuh strategi Perry Wijaryo saat menjabat sebagai Gubernur BI untuk lima tahun ke depan.

1. Menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah.

Kebijakan suku bunga harus ditetapkan untuk menjaga inflasi dan sasaran inflasi. Stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valas atau pembelian SBN dari pasar sekunder (intervensi ganda). Khususnya seperti kondisi pertengahan Februari dan awal Maret.

Harus diakui kalau nilai tukar memang dikendalikan global, tetapi BI bisa melakukan intervensi di pasar valas dan SBN. Efektivitas kebijakan itu dengan melakukan penurunan suku bunga. Targetnya adalah suku bunga kredit single digit.‎

2. Penguatan koordinasi pengendalian inflasi melalui TPID.

Di pusat dan daerah terdapat 547 Tim Pengendali Iinflasi Daerah (TPID). Fungsi TPID perlu diperkuat khususnya di daerah. Oleh karena itu, BI harus bersinergi dengan pemda dan bulog untuk melakukan langkah bersama saat harga naik. Memperkuat kluster pangan strategis, terutama untuk pangan strategis. Seperti, cabai, bawang, dan sapi.

TPID bisa menjadi instrumen efektif untuk mengendalikan harga pangan. Kluster harus diperluas untuk pengendalian inflasi. Mendorong pembiayaan perbankan melalui relaksasi makro prudensial. Dimana pembiayaan paling besar harus dari sektor ril.

Salah satunya dengan mendorong obligasi korporasi dari perusahaan. Bank perlu mendorong pembelian obligasi dengan minimum rating yang akan memperluas pembiayaan perbankan. Financing to funding rescue dan dari segi makro prudensial mendorong sektor properti menjadi leading pada pertumbuhan ekonomi dengan mengkaji beberapa aturan.

3. Ekonomi kerakyatan dan UMKM.

Perlu kebijakan afirmatif untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan UMKMu. Dimana 20% dari penyaluran kredit untuk UMKM. Penyempurnaan kebijakan makro prudensial. Untuk itu, perlu memperluas dukungan BI untuk perberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.

Dari 37 proyek strategis, 20 diantaranya merupakan proyek konstruksi senilai Rp1.700 triliun. Pembiayaan infrastruktur bisa didorong melalui APBN dan internal BUMN. Tentu saja belum cukup untuk membiayai kekurangannya. Oleh karena itu, pembiayaan infrastruktur harus dibantu swasta. Salah satunya melalui penerbitan obligasi dan sekuritas. Untuk merealisasikannya, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga. 

4. Keuangan ekonomi dan digital.

Pengembangan sistem pembayaran untuk mendorong ekonomi digital. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Diantaranya mendorong elektonifikasi penyaluran bansos, operasi keuangan pemerintah. Penerimaan dan pembayaran melalui e-payment, serta teknologi finansial di sistem pembayaran.

5. Pengembangan pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah.

Bila dibandingkan dengan negara lain, pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah tertinggal jauh. Beberapa negara yang ekonomi dan keuangan syariahnya telah berkembang, diantaranya Thailand, Korea (kosmetik), Jepang dan Australia (daging dunia). 

6. Staregi 1-5 prostability tidak berhasil tanpa koordinasi.

Keberhasilan ditentukan koordinasi. Penguatan koordinasi dengan pemerintah harus dilakukan secara triwulanan. Jadwal pertemuan rutin tidak hanya ketika kondisi ekonomi dan ketika BI mengeluarkan kebijakan.

7. Penting.

Lima tahun terakhir, BI telah mengalami transformasi yang luar biasa. Gubernur BI saat ini, yakni Agus Martowardojo sudah cukup berhasil melakukannya.Terlihat dari organisasi, SDM berbasis kinerja dan tatakelola organisasi yang jauh lebih baik.