Pertalite bakal naik, ekonom sarankan pembatasan subsidi BBM

Langkah pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap sebagai keputusan sulit. Pangkalnya, kebijakan tersebut terancam akan membuat inflasi, yang kini mencapai 4,94%, semakin tak terkendali.

"Kenaikan BBM bisa membuat inflasi semakin tinggi, mencapai lebih dari 7%. Semua barang akan dan biaya transportasi akan naik," kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, kepada Alinea.id, Senin (22/8).

Kenaikan Pertalite juga bakal berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi yang tengah membaik. Alasannya, kenaikan BBM bisa menambah beban masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang terkontraksi.

Di sisi lain, beban APBN dalam menanggung subsidi dan kompensasinya terlalu besar. Meskipun demikian, Nailul berpandangan, pemerintah sebaiknya tetap menjaga harga BBM, khususnya Pertalite, dengan memastikan subsidi tepat sasaran.

"Sangat perlu menjaga harga Pertalite. Meskipun akan ada pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite, makanya perlu diantisipasi dari sisi penerima manfaat subsidi dan stok," tuturnya.

Menurutnya, pengawasan bagi penerima subsidi energi agar tepat sasaran juga harus diperhatikan dengan serius. Penjualan ilegal, contohnya, akan menimbulkan masalah baru lainnya.

"Misal, pembatasan subsidi BBM hanya memperbolehkan kendaraan roda dua dan angkot, itu harus dilihat potensi penjualan secara ilegal. Selain itu, juga banyak kendaraan transportasi online roda empat yang membutuhkan subsidi Pertalite. Jadi, jika hanya kendaraan roda dua dan angkot, saya rasa, akan menimbulkan masalah baru," paparnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada pekan ini. Kabar itu mulanya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Penyesuaian tersebut hendak dilakukan dengan dalih beban APBN saat ini sudah terlalu besar menanggung subsidi dan kompensasi energi. Setidaknya sudah mencapai Rp502 triliun dan diproyeksikan menembus Rp550 triliun pada akhir tahun 2022.

Sekalipun demikian, Luhut belum membocorkan secara pasti perihal kenaikan harga Pertalite kapan dilakukan dan harga jualnya. Dalihnya, pemerintah hingga kini masih melakukan peninjauan.

"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/8).

Luhut juga menjelaskan, pemerintah bakal memperhitungkan rencana penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan hati-hati. Dia memerinci ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, antara lain tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan pemulihan ekonomi.