PP Presisi optimistis selesaikan proyek Bandara Dhoho tepat waktu

PT PP Presisi Tbk. (PPRE) melalui entitas anak usahanya, PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) telah dipercaya sebagai kontraktor utama proyek Bandara Dhoho milik PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) di Kediri. Sebagaimana diketahui, ground breaking Bandara Dhoho ini telah dilakukan pada 15 April 2020.

Direktur Operasi PPRE Darwis Hamzah mengatakan, progres pekerjaan bandara telah mencapai sekitar 35% meliputi pekerjaan site clearance, earthworks and diversion, serta drainage.

“Pekerjaan site clearance, earthworks & diversion serta drainage merupakan bagian dari tahap pertama pembangunan Bandara Dhoho, Kediri, dan merupakan pekerjaan yang memegang peranan penting bagi tahapan pekerjaan selanjutnya," kata Darwis dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (5/2).

Sehingga, capaian sekitar 35% tersebut membuat pihaknya optimistis dapat menyelesaikan proyek ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Nilai kontrak pekerjaan tahap pertama, proyek yang dilaksanakan oleh konsorsium pimpinan LMA, adalah sebesar Rp1,9 triliun. Apabila tahap terakhir sudah selesai, bandara ini diperkirakan dapat menampung lebih dari 5 juta penumpang.

Selain pekerjaan pembangunan bandara, pihaknya juga tengah mengincar tambahan pekerjaan pembangunan runway Bandara Kediri dan jalan tol, yang menghubungkan Bandara Dhoho dengan dengan kota-kota lain di kawasan Selingkar Wilis. Kawasan tersebut terdiri atas enam kabupaten di selatan Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, dan Ponorogo.

Adapun proyek pembangunan Bandara Kediri ini menjadi salah satu proyek penyumbang kinerja perseroan pada 2020. Sampai akhir Desember 2020, perseroan tercatat mampu mencapai perolehan kontrak baru sebesar Rp2,81 triliun. Pada tahun ini, PP Presisi optimistis dapat meningkatkan pertumbuhan target kontrak baru menjadi sebesar Rp3,6 triliun.

Optimisme ini didorong karena masih dominannya porsi pekerjaan infrastruktur, dalam rencana pembangunan pemerintah untuk kurun waktu hingga beberapa tahun ke depan, serta peluang baru di bidang jasa pertambangan nikel dan batu bara.