Presiden kembali minta daerah permudah perizinan

Presiden Joko Widodo mengimbau kepada kepala daerah, baik itu provinsi, kota hingga kabupaten untuk memudahkan proses perizinan kepada investor, yang usahanya berorientasi ekspor.

Joko Widodo mengatakan, Indonesia harus cepat tanggap dalam menghadapi ketidakpastian global. Apabila neraca perdagangan terus defisit, maka perlu diperbaiki dengan cepat, dengan mendorong produktivitas berorientasi ekspor. 

"Investasi orientasi ekspor buka lebar-lebar. Begitu juga dengan substitusi impor, buka lebar-lebar. Selesaikan izinnya, detik itu juga," ujar Joko Widodo dalam memberikan sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018, Kamis (26/7) di Jakarta.

Sektor usaha yang berkaitan dengan pariwisata juga harus diberikan ruang sebesar-sebesarnya kepada investor yang ingin berinvestasi. Terutama untuk daerah yang pariwisatanya sudah mulai diincar oleh wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Terkait dengan itu, pemerintah akan mengenakan destinasi pariwisata yang diberi julukan "10 Bali Baru". Namun, pemerintah baru fokus di Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Borobudur di Jawa Tengah, serta Danau Toba di Sumatra Utara. 

Pria yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ini pun sudah memberikan target kepada Menteri Pariwisata Arif Yahya, agar di 2019 bisa menghadirkan 20 juta turis ke Indonesia. "Lompatan dari sebelumnya, mencapai 9 juta," jelas Jokowi.

Keberhasilannya tidak terlepas dari meningkatnya koordinasi antara pusat dan daerah. Jika diteruskan Indonesia bisa memiliki inflasi yang stabil, seperti negara maju yang bisa menjaga stabilitas.