Target 60% penyaluran KUR untuk sektor produksi tak tercapai

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk  mencapai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi sebesar 60% dari total kredit tersedia Rp140 triliun pada 2019 sulit dicapai. Darmin mengatakan target penyaluran KUR ini memang naik dari 2017 sebesar 40% kemudian 2018 sebesar 50%

“Tahun ini sebenarnya untuk produksi itu 60 persen tapi saya melihat mulai enggak tercapai,” katanya di Jakarta, Rabu (16/10).

Darmin menjelaskan salah satu penyebab hal tersebut sulit untuk dicapai adalah mayoritas orang yang berada di sektor produksi bekerja secara individu sehingga pihak dari perbankan kurang berminat dalam menyalurkan kredit.

“Banknya juga tidak terlalu semangat dibanding dengan kelompok di mana ada 100 orang yang menerima KUR itu dia lebih semangat mengurusnya,” ujarnya.

Menurut Darmin, akan lebih baik jika perseorangan itu membentuk sebuah klaster atau kelompok dalam menjalankan suatu sektor produksi atau UMKM sehingga lebih memudahkan pihak perbankan dalam proses penyaluran agar tercapai target 60%tersebut.

Darmin menyebutkan peran dari swasta seperti perusahaan juga sangat dibutuhkan untuk mengakomodasi pembentukan para pelaku usaha UMKM menjadi satu kelompok seperti memberikan kursus dalam kurun waktu tertentu agar mereka memiliki standar yang bagus dan bernilai tinggi.

“Ada perusahaan yang mengurusinya sehingga dia jadi off checker-nya, dia juga mengajari mereka supaya standar jahitannya betul dan designer-nya juga ada karena itu semua tidak bisa sendiri-sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 hingga Agustus 2019 sebesar Rp435,4 triliun. Kredit ini diberikan kepada 17,5 juta debitur dengan angka kredit macet (non performing loan/NPL) terjaga di level 1,31%.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp140 triliun dengan 60% harus diserap oleh sektor produksi. Namun, realisasi KUR hingga 31 Agustus baru di angka Rp102 triliun yang diberikan kepada 3,4 juta debitur.

“Sedangkan realisasi KUR untuk produksi sampai Agustus 2019 masih 47 persen,” ujarnya.

NPL untuk KUR

Di sisi lain, Darmin Nasution menyebutkan kredit macet atau NPL pada KUR yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) sulit dikontrol,  sehingga menjadi penyebab NPL KUR membengkak.

"NPL KUR untuk TKI paling susah ternyata dimonitor, apa lagi kalau mereka sudah berangkat ke negara tempatnya bekerja,” katanya.

Menurut Darmin, NPL 1,31% tersebut sangat rendah, dan apabila KUR untuk TKI tidak dihitung, maka NPL bisa turun mencapai 0,9%.

“Maka ini lebih baik dari seluruh kredit perbankan," ujarnya. (Ant)