Transisi energi akan berpengaruh dalam percepatan pemulihan ekonomi

Dikejar target percepatan pertumbuhan ekonomi dan transisi energi, Indonesia ketar-ketir diselip Vietnam dan Filipina jadi negara maju

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 23 September 2022, telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia. Peningkatan ambisi tersebut yaitu penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri pada Updated NDC (UNDC) sebesar 29% menjadi 31,89% pada ENDC, dan target dengan dukungan internasional [ada UNDC dari 41% meningkat ke 43,20% pada ENDC.

Peningkatan ambisi menurut Plt Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bapennas RI Vivi Yulaswati, sebagai bentuk optimisme Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) tepat waktu atau bahkan lebih awal. Ini menurut Vivi bukan hal yang mudah, karena diperlukan adanya penyusunan langkah strategi.

“Sektor energi ini merupakan aspek yang berkontribusi terbesar dalam pengurangan emisi GRK. Dan pada 2030 tentu untuk mencapai target yang maksimal diperlukan strategi dalam mengurangi emisi terutama di sektor energi. Ini yang harus disikapi dan didiskusikan secara terbuka bersama-sama, karena tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi perlu langkah bersama,” jelas Vivi dalam diskusi bertajuk New Ambition Target of Indonesia’s Energy Transition For Reaching Indonesia’s NZE Target di acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, Senin (10/10).

Vivi mengatakan, Indonesia berada di momen yang tepat yakni pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca-Covid-19 sekaligus mulai beraksi dalam transisi energi baru terbarukan (EBT) sebagai upaya mencapai Sustainable Development Goal's (SDGs) yang salah satu di dalamnya berupaya menekan emisi karbon dengan Net Zero Emission (NZE). Sehingga, dengan mempercepat transisi energi juga akan berpengaruh dalam percepatan pemulihan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai target-target tersebut, tentu diperlukan perencanaan dan langkah strategis yang tepat.

"Kita sedang mempersiapkan baik itu mekanisme maupun dari sisi substansi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan tentunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sampai 2045 yang kita harapkan," tuturnya.

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Vivi menyampaikan agar Indonesia bisa segera mengejar pertumbuhan ekonomi setidaknya ke level 6%. Jika pertumbuhan tersebut tidak segera dikejar, maka dipastikan Indonesia akan tersalip oleh negara ASEAN lainnya.

"Kalau kita gak beres juga untuk urusan pertumbuhan ini, beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina bisa mendahului Indonesia masuk sebagai negara maju di 2037 dan 2043," kata Vivi.

Untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, negara bisa memanfaatkan sumber daya alam lainnya guna menambah devisa, seperti minyak bumi, gas alam, dan sumber energi lainnya termasuk EBT dengan menyiapkan juga langkah strategisnya. Namun dalam mengembangkan pemanfaatan EBT, banyak tantangan yang perlu dihadapi yaitu pembiayaan, teknologi, dan membangun kapasitas masyarakat dalam green job transition.

“Selama ini dalam pengembangn EBT, di daerah sudah ada teknologi. Tetapi itu tidak cukup, perlu membangun kesadaran di tingkat masyarakat bukan hanya mengoperasikannya tapi meningkatkan kapasitasnya. Banyak skala uji coba yang sudah kita lakukan tetapi ekosistemnya agar sustainable belum terlaksana, akibatnya kita gak maju-maju soal EBT ini,” pungkas Vivi.