Bupati Kukar instruksikan Dinsos buat rencana aksi Program Keluarga Harapan

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menginstruksikan Dinas Sosial membuat rencana aksi terkait Teknis Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Ia meminta adanya data keluarga prasejahtera yang diuraikan secara rinci spaya bisa masuk dalam APBD perubahan.

“Ini adalah tantangan bagi Dinsos agar bisa melakukan perubahan pola kerja lama ke baru, bagaimana mengelola pekerjaan itu menjadi lebih baik lagi,” ujarnya, Kamis (28/7).

Edi juga meminta Dinsos mengoptimalkan pola kerja dengan membuat konsep kerja dan mempraktekkan konsep tersebut di lapangan. Hal ini supaya adanya kesesuaian data dalam verifikasi dan kenyataan di lapangan.

"Seperti menghadirkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan hadir bersama dengan Tim Pendamping sosial PKH agar ada kesesuaian data dalam verifikasi, jangan selesai disurat edaran saja, harus ada konsep kerjanya dan dijalankan dilapangan,” imbuhnya.

Edi menyebutkan kecamatan yang menjadi lokus yakni Samboja, Tenggarong, Loa Janan, dan Muara Kaman. Sementara itu, lokasi yang layak dipertimbangkan dan diprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan yakni Kecamatan Marang Kayu, Anggana, Muara Wis, Kenohan, Sangasanga dan Muara Kaman.

"Bukan berarti Kecamatan lain tidak ditangani namun fokus kerja kita dalam jangka pendek ini pada Kecamatan yang disebutkan ini dulu,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kukar, Hamly, mengatakan Dinsos melakukan penajaman penanggulangan kemiskinan dikukar dengan mengintegrasikan program-program kemiskinan dengan seluruh stakeholder OPD. Selain itu, berkolaborasi dengan pihak ketiga seperti program CSR, lembaga keuangan dan TJS.

"Dinsos akan menyampaikan hasil pendataan tersebut kepada OPD terkait yang memerlukan data agar bisa memberikan bantuan sesuai data yang telah tersedia," terangnya.