Bupati Pandeglang minta izin pemanfaatan laut dikembalikan ke daerah

Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta urusan perizinan dan pemanfaatan laut dapat diserahkan ke daerah. Pasalnya, sejumlah perizinan yang ditarik ke pemerintah pusat dan provinsi justru menghambat jalannya pembangunan dan pengembangan wilayahnya.

Irna mencontohkan, pengembangan fasilitas-fasilitas nelayan yang kurang membuat mereka mengeluhkan kinerja pemerintahannya. Padahal jika wewenang diberikan ke pemerintah kabupaten, aspirasi nelayan akan cepat direspons.

"Ada hal-hal teknis yang harus diselesaikan. (Urusan) laut sudah 6 tahun ini belum signifikan penanganannya. (Misalnya) nelayan perlu ada jeti dan sebagainya, nggak bisa merapat karena enggak ada dermaga dan sebagainya, harus difasilitasi," kata Irna Narulita dalam keterangannya, Senin (27/6).

Irna mengatakan, kebijakan penarikan izin ke provinsi dan pusat malah membuat disparitas ekonomi wilayah Banten semakin jauh, terutama wilayah selatan.

"Kami mohon diperhatikan, karena panjang pantai se-Provinsi Banten setengahnya ada di Kabupaten Pandeglang, mau dikemanakan nelayan kami?," ujarnya.

Selain pemanfaatan laut, Irna juga mencontohkan soal izin tambang pasir galian C yang diwajibkan mengurus izin ke pemerintah pusat. Hal tersebut malah menghambat semangat reformasi birokrasi akibat proses perizinan yang Panjang.

"Izin-izin kembalikan kepada kami. Kalau kata orang Sunda mah teungteuingeun (keterlaluan). Hal-hal yang katanya mau reformasi birokrasi tapi malah menghambat jalannya reformasi birokrasi," pungkasnya.