Samakan persepsi, Diskop UKM Kukar gelar pelatihan pengelolaan keuangan daerah

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara (Diskop UKM Kukar) terus berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggelar pelatihan pengelolaan keuangan daerah untuk internal pegawai pejabat struktural dan staf, Selasa (2/8). Melalui pelatihan ini juga diharapkan dapat mempersatukan persepsi dengan pihak-pihak yang bertugas memverifikasi dan melaksanakan kegiatan.

Kepala Diskop UKM, Tahajudin, mengatakan pelatihan ini perlu dilakukan untuk supaya pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikelola Diskop UKM sesuai dengan perundang-undangan. Terlebih, menurutnya aturan tersebut belum tersosialisasikan dengan merata.

“Jadi yang kita laksanakan itu tidak melenceng dari aturan-aturan. Kemudian kalau yang dari BPKAD, berbicara terkait dengan dokumen-dokumen apa saja sih yang harus kita penuhi menyesuaikan dengan peraturan baru, sementara kita belum tersosialisasikan dengan aturan-aturan yang baru,” imbuhnya.

Tahajudin mengatakan terdapat beberapa pengelolaan keuangan yang berubah dari peraturan lama ke peraturan baru, salah satunya acara pembacaan doa di tingkat kecamatan yang biaya acara tidak boleh dibebankan ke Pemkab Kukar.

"Masih banyak contoh teknis pengelolaan keuangan daerah lainnya yang harus disatukan persepsinya antar lini yang ada di internal Diskop UKM," ujarnya.