Amerika Serikat keluar dari Dewan HAM PBB

Amerika Serikat menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang "munafik dan melayani diri sendiri" pada Selasa dengan alasan apa yang disebut Washington sebagai bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

Keputusan itu dinilai oleh para aktivis akan membuat upaya memajukan hak asasi manusia secara global bahkan lebih sulit.

Bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Departemen Luar Negeri, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengecam Rusia, China, Kuba, dan Mesir karena menggagalkan upaya AS untuk mereformasi dewan.

Dia juga mengkritik negara-negara yang memiliki nilai-nilai sama dengan AS dan mendorong Washington untuk tetap bergabung, tetapi "tidak mau menantang status quo secara serius." Keluarnya Washington adalah penolakan terakhir dari keterlibatan multilateral AS setelah mundur dari perjanjian iklim Paris dan kesepakatan nuklir Iran 2015.

Keputusannitu diambil ketika Amerika Serikat menghadapi kritik keras karena menahan anak-anak terpisah dari orang tua imigran mereka di perbatasan AS-Meksiko. Kepala hak asasi manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein pada Senin meminta Washington untuk menghentikannya kebijakannya.

"Lihatlah keanggotaan dewan, dan Anda melihat ketidaksenangan yang mengerikan terhadap hak paling dasar," kata Haley, mengutip Venezuela, China, Kuba, dan Republik Demokratik Kongo, seperti dilansir Reuters, Rabu (20/6).

Dia tidak menyebutkan Arab Saudi, yang kelompok-kelompok hak asasi manusia mendorong agar dicekal pada tahun 2016 atas pembunuhan warga sipil dalam perang Yaman.

Di antara reformasi yang telah didorong oleh Amerika Serikat adalah untuk mempermudah mengeluarkan negara-negara anggota dengan catatan hak-hak asasi yang mengerikan. Saat ini dua pertiga suara mayoritas oleh 193 anggota Majelis Umum PBB diperlukan untuk menangguhkan negara anggota.

Haley juga mengatakan "fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tanpa akhir terhadap Israel adalah bukti nyata bahwa dewan tersebut dimotivasi oleh bias politik, bukan oleh hak asasi manusia." Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut keputusan AS.

Amerika Serikat telah lama melindungi sekutunya Israel di PBB. Dalam mengutip apa yang dikatakannya bias terhadap Israel, pemerintahan Presiden Donald Trump memicu argumen bahwa Washington tidak bisa menjadi mediator yang netral untuk mempersiapkan untuk menggulirkan rencana perdamaian Timur Tengah. Washington juga merelokasi kedutaannya ke Jerusalem setelah mengakuinya sebagai ibu kota Israel, mengubah kebijakan AS selama puluhan tahun.

Amerika Serikat sudah setengah jalan melalui masa tiga tahun pada badan beranggotakan 47-anggota itu di Jenewa dan pemerintahan Trump telah lama mengancam akan berhenti jika tidak dirombak.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mengkritik pemerintahan Trump karena tidak menjadikan HAM sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya.

Kritikus mengatakan bahwa kebijakan ini mengirim pesan bahwa pemerintah menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia di beberapa bagian dunia.

Pejabat AS mengatakan Amerika Serikat akan menjadi anggota pertama yang mundur dari dewan.

Haley mengatakan setahun lalu bahwa Washington sedang meninjau keanggotaannya. Badan itu memiliki agenda permanen dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki yang ingin dihilangkan oleh Washington.

Dewan itu bulan lalu memilih untuk menyelidiki pembunuhan di Gaza dan menuduh Israel menggunakan kekuatan yang berlebihan. Amerika Serikat dan Australia memberikan satu-satunya suara "tidak" dalam pemungutan suara.