ICJR soroti fenomena deret tunggu terpidana mati
ICJR menuntut pemerintah mengevaluasi dan memantau kondisi terpidana mati.
Tragedi Mei 98, Elsam tagih janji pemerintah
Pemerintah berulang kali janji selesaikan kasus kerusuhan Mei 1998.
Di Dewan HAM PBB, Indonesia soroti pelanggaran hak ABK
Indonesia merujuk pada kerentanan yang dihadapi ABK WNI yang hak-haknya kerap dilanggar dengan kondisi kerja tidak manusiawi.
Inpres baru dorong penanganan Papua lebih komprehensif
Diharapkan melalui Inpres baru penanganan Papua lebih terarah.
Di bawah Jokowi-Ma'ruf, hukum dan HAM di Indonesia terus memburuk
Salah satu contohnya yakni terkait pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Soal pilkada, putusan MK belum memberikan efek jera bagi koruptor
Ketika seorang koruptor ditolak ikut pilkada bukan berarti melanggar hak asasi manusia (HAM).
Dianggap banyak kelemahan, Komnas ajak parpol revisi UU HAM
Undang-Undang HAM saat ini disebut masih terdapat kelemahan. Sebab, tak sedikit yang menjalankan rekomendasi Komnas HAM.
70 peristiwa pembatasan keagamaan terjadi pada 2019
Tidak ada keseriusan dari negara untuk mengurusi, terutama membenahi regulasi.
Rezim Jokowi gemar buka keran investasi, tapi justru timbulkan pelanggaran HAM
Kinerja pemajuan hak asasi manusia (HAM) di akhir periode pertama pemerintahan Joko Widodo ternyata masih mendapatkan rapor merah.
Amnesty International tagih 9 agenda HAM ke DPR
Sembilan agenda prioritas itu disusun Amnesty International sebelum Pilpres 2019.
Bukti dan saksi cukup, pelanggar HAM masa lalu dapat diadili
Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu bukan sesuatu yang sulit untuk dibawa ke pengadilan.
Tiga hak warga negara yang perlu dipenuhi pemerintah
DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan memastikan pemerintah melalui program pembangunan dapat memenuhi hak-hak rakyat.
Mayoritas masyarakat tak paham HAM
Masyarakat dengan pemahaman tinggi ihwal HAM dan regulasinya, didominasi masyarakt Indonesia bagian Timur.
Komnas HAM dorong penyegaran UU Nomor 39 Tahun 1999
Komnas HAM menilai negara patut mengoptimalkan sebagai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.
Pemerintah dan DPR didesak revisi UU tentang HAM
Presiden dan Polisi dianggap tidak pernah mematuhi Komnas HAM.
Aktivis soroti Perkap No. 3 tahun 2019, bikin polisi tak independen
Sejumlah regulasi perlu dievalusi guna memberikan ruang dukungan terhadap para pembela HAM yang kerap tertimpa kriminalisasi.
Nasib perempuan pembela HAM, diancam perkosa dan dibunuh
Kekerasan yang dialami oleh perempuan pembela HAM di Indonesia umumnya ditujukan terkait moralitas, ketubuhan, dan seksualitas perempuan.
Rencana kembalinya KKR, antara lagu lama atau harapan baru
Jangan sampai rencana pembentukan KKR hanya sebatas pernyataan di depan media yang keluar secara instan.
Kritik untuk pegiat HAM, jangan melulu kampanye di medsos
Dalam mengkampanyekan isu HAM, para aktivis diminta menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti.
Isu korupsi, HAM dan demokrasi bukan lagi prioritas Jokowi
Diketahui Jokowi akan lebih fokus pada prioritas stabilitas negara, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Soal pelanggaran HAM berat, kejaksaan dinilai membangkang perintah Presiden
Kejaksaan Agung dinilai tak bersungguh-sungguh menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.
Kejanggalan-kejanggalan tewasnya aktivis lingkungan Golfrid Siregar
Tidak logis jika Golfrid dikatakan meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.
Kejaksaan diharap tak lagi berdalih selesaikan pelanggaran HAM berat 1965
YPKP 65 menyerahkan bukti kuburan massal yang diharapkan membantu penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965.
Temuan 346 lokasi kuburan massal tragedi 1965 dilaporkan ke Komnas HAM
Temuan ini diharapkan jadi tambahan bukti untuk memproses dugaan pelanggaran HAM berat yang ditangani Kejaksaan Agung.
Temuan 346 lokasi kuburan massal tragedi 1965 dilaporkan ke Komnas HAM
Temuan ini diharapkan jadi tambahan bukti untuk memproses dugaan pelanggaran HAM berat yang ditangani Kejaksaan Agung.