Jokowi dinilai hanya pasang wajah pemanis soal pelanggaran HAM berat
Setara Institute juga menyoroti banyaknya kementerian/lembaga yang terlibat dalam Tim Pemantau PPHAM.
IPW ungkap kronologi dugaan aliran dana Rp7 miliar ke Wamenkumham
Diungkapkan Sugeng, Helmut menjadi kecewa atas susunan direksi baru PT CLM, lantaran dirinya dengan ZAS tengah bersengketa.
Komnas HAM dikritik lambat tangani isu-isu di Papua
Koordinator Front Mahasiswa Papua, Rudy Kogoya, mengaku kecewa dengan nihilnya tindak lanjut Komnas HAM atas peristiwa kekerasan di Wamena.
Insiden pesawat Susi Air, TNI tetap jaga pendekatan HAM
TNI tetap kedepankan pendekatan dalam menghadapi KKB.
LPSK pulihkan 4.000 korban pelanggaran HAM berat
Data pemulihan korban tersebut merupakan rekapitulasi sejak 2012.
Respons Ilham Aidit atas pengakuan Jokowi mengenai pelanggaran HAM berat
Ilham Aidit mengapresiasi segala upaya pemerintah menuntaskan pelanggaran HAM berat.
YLBHI tantang pemerintah buktikan pelanggaran HAM tidak terulang
Keraguan YLBHI terhadap pernyataan Presiden Jokowi tidak lepas dari rekam jejak pemerintah dalam menyikapi peristiwa pelanggaran HAM.
Mahfud MD bantah tudingan penyelesaian tragedi 1965 hidupkan lagi komunisme
Isu ini sempat merebak atas dibentuknya tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).
Catatan Komnas HAM soal permasalahan pekerja migran Indonesia
Komnas HAM menerima 257 aduan terkait pekerja migran Indonesia dalam kurun waktu 2020-2022.
Komnas HAM ungkap 4 tantangan diseminasi nilai HAM
Pusdahamnas merupakan program terobosan bagi Komnas HAM memperluas jangkauan dan mempercepat proses penyebarluasan, diseminasi nilai HAM.
Amnesty Internasional sebut KUHP melemahkan jaminan HAM
KUHP seharusnya tidak pernah disahkan sedari awal dan merupakan kemunduran dramatis dari kemajuan HAM di Indonesia.
8 Rekomendasi TAP-HAM untuk kasus kerangkeng manusia di Langkat
Tim menilai proses hukum yang berjalan dalam perkara ini belum cukup maksimal menyeret aktor intelektual yang terlibat.
Perjalanan kasus pembunuhan Munir
Aktivis HAM Munir tewas diracun di pesawat saat menuju Amsterdam, Belanda pada 7 September 2004.
Ketua PBHI minta Polri bereskan persoalan institusional di balik kasus Brigadir J
Dari pro justitia yang sudah jelas jalan cerita aslinya, kita tahu jalan cerita mana yang direkayasa.
Setara Institute: Tim Paham hanya proyek mempertebal impunitas dan pemutihan pelanggaran HAM masa lalu
Setara Institute memandang Pembentukan Tim PAHAM hanyalah proyek mempertebal impunitas dan pemutihan pelanggaran HAM masa lalu.
KuPP: Catatan kasus penyiksaan di Indonesia hanya puncak gunung es
Amiruddin menyoroti beberapa kasus yang ramai jadi perhatian publik, salah satunya kasus kerangkeng manusia oleh Bupati Langkat.
Hanya pakai kaus bergambar pemimpin Kurdi, perempuan hamil ditangkap
Sarışaç mengungkapkan kemarahannya, dengan mengatakan bahwa penahanan tersebut adalah contoh nyata dari pelanggaran hukum.
Tolak gugatan pengangkatan Pangdam Jaya, PTUN dinilai gagal beri kepastian hukum korban pelanggaran HAM
Untung Budiharto diketahui merupakan anggota Tim Mawar Kopassus yang terbukti bersalah dalam kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998.
PBB: Tak ada pelanggaran HAM di Indonesia
Peristiwa PBB di Papua tidak tercatat di Dewan HAM PBB.
Ukraina: Pakar HAM memperingatkan, wartawan menjadi sasaran dan dalam bahaya
Para pakar bekerja secara sukarela sebagai Ahli Independen atau Pelapor Khusus; mereka bukan staf PBB dan tidak menerima gaji.
Kontras kecam aksi represif aparat tangani demo tolak DOB Papua
Dalam catatan Kontras, setidaknya terdapat tujuh aktivis yang ditangkap dengan alasan yang tidak jelas.
Hak Asasi Manusia: Jurnalis Belarusia menangkan Hadiah Kebebasan Pers Dunia
Pada Agustus 2021, setelah penggerebekan polisi di kantor BAJ, Mahkamah Agung Belarusia memerintahkan pembubaran organisasi tersebut.
Akun medsos Bivitri Susanti diretas, LP3ES: Represi kebebasan sipi menjadi-jadi
LP3ES menyoroti kebebasan sipil dalam kaitan dengan peretasan akun medsos milik pakar hukum Bivitri Susanti.
Evaluasi HAM di Indonesia, ICJR serahkan sejumlah dokumen ke PBB
Pemerintah diharapkan dapat meratifikasi Protokol Opsional kedua KIHSP.
Polda Sumut periksa 8 tersangka TPPO kerangkeng manusia di Langkat
Hadi menyampaikan, saat ini para penyidik melakukan ekspos kasus atau gelar perkara.
