Kazakhstan memanas, WNI diimbau tidak keluar rumah!

Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sekitar Kazakhstan diimbau tidak keluar rumah kecuali untuk urusan penting menyusul ditetapkannya status state of emergency. Penetapan status daurat dilakukan Presiden Kassym-Jomart Tokayev pascaaksi besar-besaran menuntut penurunan harga minyak yang tengah melambung.

"Sehubungan dengan perkembangan situasi di Kazakhstan dan diumumkannya state of emergency oleh Presiden Kazakhstan, dengan hormat disampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah Kazakhstan untuk selalu waspada dan berhati-hati," ujar Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/1).

Selain itu, WNI di Kazakhstan juga diminta menjauhi kerumunan dan mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah setempat. Kemudian, menjaga ketertiban, tidak terlibat dalam aksi massa, dan tak memberikan komentar yang bersifat publik terhadap situasi yang terjadi di Kazakhstan.

Untuk memantau perkembangan dan keamanan, setiap WNI bisa berkomunikasi dengan KBRI melalui grup-grup komunikasi WhatsApp (WA) ataupun pesan pribadi. WNI diharapkan aktif memantau situasi dan membagikan kabar-kabar penting yang harus diketahui bersama.

Akses kontak KBRI dapat dijangkau melalui alamat di Sarayshyq St 22, Nur-Sultan 020000, nomor telepon KBRI di 8 (7172) 79 06 70 (hari dan jam kerja), dan hotline KBRI +7 771 836 0245 (24 jam, melalui SMS, telepon, atau WA).

Sebelumnya, puluhan demonstran anti-pemerintah tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Kazakhstan, tepatnya di kota utama Almatry. Mulanya, pengunjuk rasa mencoba menguasai kantor kepolisian setempat. Sementara itu, 12 anggota pasukan keamanan tewas dan 353 lainnya terluka dalam kerusuhan.

Melansir BBC pada Jumat (7/1), unjuk rasa itu dipicu kemarahan atas melonjaknya harga bahan bakar, yang kemudian merembet ke masalah ketidakpuasan ekonomi akibat pemerintahan yang otoriter dan korup. Kekayaan negara yang sebagian besar berasal dari minyak pada akhirnya hanya dikuasai elite tertentu.

Beberapa daerah di Kazakhstan, seperti Mangistau, tempat protes dimulai, bergantung pada LPG jenis butana dan propana untuk mengisi bahan bakar hampir semua kendaraan. Meskipun menjadi negara minyak utama, Kazakhstan secara teratur menghadapi kekurangan LPG karena produsen memilih mengekspor dengan harga yang lebih baik.

Ketika pemerintah menghapus batas harganya pada 1 Januari, harga dilaporkan naik dari 〒50 menjadi 〒120/liter.