Tolak revisi UU PPP, 10.000 buruh se-Jabodetabek akan unjuk aksi di Gedung DPR
Revisi UU PPP dinilai hanya akal bulus pemerintah dan DPR, untuk memuluskan pengesahan kembali UU Cipta Kerja.
Demo tolak daerah otonomi baru, polisi klaim aman
Ribuan orang melakukan aksi unjuk rasa hampir di seluruh daerah di Papua.
Bara konflik 'perebutan' hutan Jawa setelah SK Menteri Siti terbit
Di Karawang, muncul kelompok-kelompok masyarakat yang mengklaim berhak mengelola hutan yang sebelumnya dikuasai Perhutani.
Propam Polri akan periksa Kapolres Bima
Pemeriksaan guna mengetahui detail penyebab masyarakat mendesak pencopotannya
Hari-hari terakhir tirani rezim Marcos di Filipina
Dalam pemilu teranyar, rakyat Filipina 'membiarkan' trah Marcos kembali berkuasa.
Kontras kecam aksi represif aparat tangani demo tolak DOB Papua
Dalam catatan Kontras, setidaknya terdapat tujuh aktivis yang ditangkap dengan alasan yang tidak jelas.
Usai unras tolak Otsus Papua II, polisi tetap lakukan patroli
Polisi masih melakukan patroli demi memastikan kamtibmas terkendali.
Polisi tangkap 7 orang dalam aksi unjuk rasa di Papua
Aksi unras diselenggarakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Deiyai.
Unjuk rasa menolak Otsus Papua berlangsung, situasi diklaim tetap aman
Aksi unras tolak Otsus Jilid II terjadi di lima wilayah.
Cegah oknum penyusup demo, polisi lakukan filterisasi
Salah satu lokasi penyekatan dilakukan di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Lebih dari 10.000 personel Polri dan TNI mengawal demo hari ini
Rekayasa lalu lintas dilakukan di seputaran Harmoni, Gambir yang menuju ke Istana, veteran dan di depan DPR/MPR RI.
Polisi lakukan rekayasa lalu lintas pada demo mahasiswa besok
Sejumlah titik itu Patung Kuda, depan gedung DPR/MPR dan di kawasan Harmoni. Titik-titik tersebut sesuai dengan rencana aksi unjuk rasa.
Inilah tuntutan Partai Buruh pada 1 Mei, di antaranya copot Mendag
Mereka juga akan melakukan aksi di sejumlah lokasi, seperti kantor KPU dan di bundaran Hotel Indonesia (HI).
Anggota DPD RI: Unjuk rasa damai mahasiswa bukti kecintaan kepada Tanah Air
Mahasiswa mengingatkan agar kita patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang ada.
3 warga Bekasi di bawah umur jadi tersangka pembakaran Pospol Pejompongan
Ketiganya diketahui saling mengenal satu sama lain dan tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan narkoba.
Ade Armando dikeroyok, Setara: Hentikan pembusukan terhadap aksi mahasiswa!
Ade dikeroyok massa tak lama setelah pimpinan DPR dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit, meninggalkan lokasi.
Gunakan sepeda motor, polisi kejar massa aksi
Tak lama berselang, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendatangi massa dan menenangkan situasi.
Demonstrasi di depan DPR ricuh, Ade Armando babak belur dikeroyok massa
Massa entah berasal dari mana dan beberapa di antaranya berpakaian pelajar, melakukan aksi balasan dengan melemparkan botol ke arah polisi.
Unjuk rasa, mahasiswa mengaku belum puas dengan Jokowi
Puluhan mahasiswa mulai berdatangan untuk menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).
Polisi cekal pemuda pakai seragam SMA, dilarang ikut demo di DPR
Sebanyak 14 orang pemuda tidak diperbolehkan menggelar aksi demonstrasi mahasiswa.
Pendukung Imran Khan berunjuk rasa menentang mosi tidak percaya
Di kota pelabuhan, Karachi, lebih dari 20.000 orang meneriakkan slogan-slogan yang menjanjikan kembalinya Khan ke kekuasaan.
Suasana di sekitar Gedung DPR jelang aksi BEM SI
Personel TNI dan Brimob Polda Metro Jaya tampak sudah berjaga-jaga di titik-titik strategis di sekitar Gedung DPR/MPR.
Polisi jaga patung kuda dan DPR/MPR kawal demo hari ini
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusfrizal dihubungi di Jakarta, Minggu malam, mengatakan alasan pemindahan lokasi itu karena ingin memastika
Kapolri minta jajarannya awasi "penumpang gelap" demo hari ini
Sigit memastikan aparat kepolisian yang bertugasnya akan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat.
BEM SI disebut salah alamat jika sampaikan tuntutan tolak penundaan pemilu kepada Jokowi
"Wacana maupun gerakan-gerakan penundaan pemilu atau Presiden Jokowi tiga periode itu ada di media dan di luar parlemen."
