Korut terang-terangan sebut Korsel 'musuh utama'

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah menyatakan bahwa Korea Selatan kini secara resmi menjadi “musuh utama” Pyongyang.  Ketika para menteri luar negeri dari 48 negara mengeluarkan pernyataan bersama mengecam ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara yang melampaui batas semenanjung Korea, Korut menyatakan siap perang.

“Sampah Korea Selatan adalah musuh utama kami,” kata Kim, mengacu pada nama resmi Korea Selatan, seperti yang dikutip oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara pada hari Rabu (10/1). 

“Meskipun kami tidak akan secara sepihak memutuskan terjadinya pergolakan besar di Semenanjung Korea melalui kekuatan kami yang sangat besar, kami juga tidak mempunyai niat untuk menghindari perang,” dia memperingatkan.

Berbicara selama inspeksi dua hari di pabrik militer yang dimulai pada hari Senin, pemimpin Korea Utara menegaskan kembali komitmennya terhadap pengembangan kemampuan nuklir yang sedang berlangsung. 

“Sebagai respons terhadap negara bermusuhan yang mengambil sikap agresif terhadap kami, dan secara aktif memperkuat kekuatan militernya, prioritas utama kami adalah meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan memperkuat pencegahan nuklir terhadap perang.”

Menyebut pemerintahan Yoon Suk Yeol di Korea Selatan sebagai “rezim yang merusak diri sendiri” dan “rezim gangster,” Kim menambahkan: “Jika Korea Selatan berani mempertimbangkan penggunaan kekuatan terhadap negara kami, atau mengancam kedaulatan dan keselamatan kami, kami tidak akan ragu untuk melakukan mobilisasi segala cara dan kemampuan yang kami miliki untuk benar-benar menghancurkan Korea Selatan.”

Komentar Kim yang tampaknya emosional ini muncul ketika pemerintahan Yoon telah menerapkan kebijakan garis keras terhadap Pyongyang, dan pemerintahan konservatifnya secara terbuka berjanji untuk melanjutkan tanggapan timbal balik terhadap provokasi militer Pyongyang.

Misalnya, ketika Korea Utara meluncurkan sekitar 200 peluru artileri ke perairan lepas pantai barat dekat pulau Baengnyeong dan Yeonpyeong di Korea Selatan pada hari Jumat, Seoul melakukan latihan “tembakan angkatan laut” untuk membalas provokasi tersebut.

Pada hari Senin, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan juga secara resmi menyatakan bahwa zona penyangga maritim dengan Korea Utara tidak ada lagi, sehingga menetapkan prasyarat bagi Seoul dan Washington untuk melakukan operasi pengintaian di dekat perbatasan – sebuah tindakan yang diprotes keras oleh Pyongyang.

Yang Moo-jin, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul yang pernah menjadi penasihat pemerintah Korea Selatan, melihat penekanan Kim pada penguatan kemampuan pencegahan perang nuklir sebagai pengakuan terbuka bahwa senjata nuklirnya ditargetkan ke Korea Selatan.

“Deklarasi kesediaan untuk menghancurkan Korea Selatan jika terjadi perang bukan hanya sebuah posisi strategis namun juga merupakan langkah yang diperhitungkan untuk menumbuhkan permusuhan terhadap Seoul. Ini berfungsi sebagai alat untuk membenarkan dan melegitimasi peningkatan kemampuan militer Pyongyang,” kata Yang.

Ketika Kim meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea pada hari Rabu, para menteri luar negeri dari 48 negara – termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Ukraina – mengeluarkan pernyataan bersama, mengungkapkan kekhawatiran mereka yang semakin besar bahwa ancaman dari Pyongyang semakin meluas melampaui semenanjung.

Daftar lengkap menteri luar negeri 48 negara itu adalah: Menteri Luar Negeri Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Yunani, Guatemala, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Polandia, Portugal, Republik Korea, Rumania, San Marino, Slovenia, Spanyol, Swedia, Ukraina, Inggris, Perwakilan Tinggi Uni Eropa, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

Pekan lalu, Gedung Putih mengumumkan bahwa Rusia telah menggunakan rudal balistik yang dipasok Pyongyang di Ukraina, menyoroti dampak konflik di Eropa serta implikasi keamanan bagi semenanjung Korea.

“Kami mengutuk keras ekspor Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) dan pengadaan rudal balistik DPRK oleh Rusia, serta penggunaan rudal-rudal tersebut terhadap Ukraina pada tanggal 30 Desember 2023 dan 2 Januari 2024,” demikian isi pernyataan  bersama tersebut pada Rabu, mengacu pada nama resmi Korea Utara.

“Kami mendesak semua Negara Anggota PBB, termasuk semua anggota Dewan Keamanan PBB, untuk bergabung dengan kami dalam mengutuk pelanggaran mencolok yang dilakukan oleh Rusia dan DPRK terhadap UNSCR,” tambah pernyataan itu.

“Ketika Rusia meluncurkan gelombang rudal dan drone terhadap rakyat Ukraina, kami akan terus bersatu mendukung Ukraina. Kami selanjutnya menyerukan kepada DPRK untuk menanggapi tawaran yang banyak dan tulus untuk kembali melakukan diplomasi, satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Semenanjung Korea.”(govt,rfa)