Lawan pengaruh China, AS akan bangun pelabuhan di Solomon

Perdana Menteri Provinsi Malaita Daniel Suidani mengatakan Amerika Serikat berjanji untuk mengembangkan pelabuhan laut dalam dan akan diundang untuk berpatroli di Kepulauan Solomon. Langkah tersebut menciptakan tempat berpijak Washington di tengah pengaruh Beijing yang meluas di wilayah itu.

Ikatan baru tersebut memberikan Barat kehadiran yang lebih kuat di Kepulauan Solomon yang baru-baru ini memutuskan hubungan dengan Taiwan dan beralih ke China.

Peralihan hubungan diplomatik itu bertepatan dengan dorongan investasi dari sejumlah perusahaan China, termasuk proyek penambangan emas senilai US$825 juta dan pembangunan infrastruktur di Pulau Guadalcanal.

PM Suidani mengatakan bahwa AS akan mengembangkan pelabuhan dan infrastruktur pendukung di Pelabuhan Bina, wilayah barat Provinsi Malaita.

Menurut Suidani, provinsi yang dipimpinnya tidak mengakui perubahan dalam hubungan dengan Beijing. Dia ingin AS dan sekutu regionalnya, termasuk Australia, untuk melawan setiap pembangunan atau penangkapan ikan ilegal di perairannya.

"Kami telah meminta AS dan Australia untuk menjadi bagian dari keamanan Malaita sehingga mereka dapat menjaga provinsi ini dari pengembang China," kata dia.

Sekitar seperempat populasi Kepulauan Solomon, yang berpenduduk lebih dari 650.000, tinggal di Malaita. Hal ini menjadikan provinsi tersebut salah satu basis kekuatan geografis dan politik utama di negara kepulauan itu.

Provinsi Malaita telah muncul sebagai sekutu penting bagi Washington ketika bagian lain dari Kepulauan Solomon mulai bekerja lebih dekat dengan Beijing.

"China memiliki nilai yang berbeda dengan Kepulauan Solomon. Malaita adalah provinsi Kristen yang demokratis," tegas Suidani.

Dia mengatakan ukuran pengembangan dan kontribusi moneter yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan masih didiskusikan.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya selalu menjunjung tinggi prinsip kerja sama yang setara, saling menguntungkan, terbuka dan berkelanjutan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik.

"China tidak keberatan dengan pengembangan hubungan bilateral dan kerja sama dengan negara-negara lain, selama kerja sama itu bermanfaat bagi perdamaian dan pembangunan regional," ujar Kemlu China dalam pernyataannya.

Kedutaan Besar AS untuk Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyatakan bahwa Malaita akan mendapat manfaat dari dukungan Washington.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia menuturkan sedang mengevaluasi proyek infrastruktur transportasi di Kepulauan Solomon.

"Pelabuhan Bina adalah salah satu situs yang diusulkan dalam inisiatif yang diidentifikasi untuk meningkatkan layanan penumpang dan feri komersial antara Provinsi Guadalcanal, Malaita dan Provinsi Barat," jelas pernyataan pemerintah Australia.

Fokus ke Malaita

AS mengatakan pihaknya sedang menilai kembali bantuan bagi Kepulauan Solomon setelah negara itu mengalihkan dukungan diplomatik ke China.

Washington memusatkan perhatian diplomatiknya pada Malaita, dengan kunjungan dari perwakilan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) ke provinsi itu pada Agustus. Perwakilan dari Kementerian Pertahanan AS, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri dilaporkan juga ikut serta dalam kunjungan tersebut.

Setelah Kepulauan Solomon memutuskan untuk beralih ke China, pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Ibu Kota provinsi Auki sambil memegang spanduk bertuliskan, "Malaita for Democracy".

Malaita juga sedang mempertimbangkan untuk menentukan nasib sendiri, sikap yang telah lama dipegang oleh banyak penduduk di provinsi itu yang menginginkan otonomi yang lebih besar.

Salah satu bentuk lainnya dari peningkatan keterlibatan AS di Kepulauan Solomon merupakan keputusan Washington untuk kembali menghadirkan Peace Corps di negara itu setelah hampir 20 tahun absen.

Sumber : Reuters