Bangladesh mengajukan permintaan kepada pemerintah Malaysia untuk mengizinkan sekitar 17.000 pekerjanya memasuki negara tersebut. Kesemua warga Bangladesh itu memiliki visa kerja yang telah disetujui sebelumnya.
Mereka adalah para pekerja yang melewatkan tenggat waktu 31 Mei bagi perusahaan Malaysia untuk mendatangkan pekerja. Kuota untuk mendatangkan pekerja asing itu akan dibatalkan bila tidak terpakai sampai tenggat tersebut.
Batas waktu yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyebabkan lonjakan kedatangan pekerja migran pada pekan lalu. Pihak berwenang bekerja lembur dan menambah sumber daya untuk membereskan tumpukan kedatangan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, kata agen tenaga kerja kepada CNA.
Namun puluhan ribu pekerja masih tidak bisa terbang ke Malaysia pada tanggal 31 Mei, kata Asosiasi Badan Perekrutan Internasional Bangladesh (BAIRA) pekan lalu.
Menteri Negara Bangladesh untuk Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan di Luar Negeri Shofiqur Rahman Choudhury telah menyerukan periode satu kali khusus untuk memungkinkan para pekerja asing memasuki Malaysia, demikian yang dilaporkan Free Malaysia Today (FMT).
Para pekerja tersebut telah mendapat visa dari departemen imigrasi Malaysia serta kartu sah dari Biro Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan dan Pelatihan Bangladesh, yang dikeluarkan setelah visa Malaysia mereka disetujui.
“Masa depan para pekerja ini bergantung pada mendapatkan pekerjaan di Kuala Lumpur,” tambahnya.
Shofiqur akan bertemu pada hari Rabu (5/6) dengan Komisaris Tinggi Malaysia untuk Bangladesh, Mdm Haznah Md Hashim, guna membahas masalah ini, menurut laporan berita.
Sementara isu merebak bahwa proses rekrutmen pekerja Bangladesh di Malaysia dilaporkan dimulai dengan suap di departemen sumber daya manusia dan dalam negeri Malaysia untuk mendapatkan “kuota palsu bagi pemberi kerja palsu”, menurut surat yang dikirim oleh empat ahli independen PBB.
“Selanjutnya, suap meluas ke Komisi Tinggi Bangladesh di Malaysia dan agen sindikasi Bangladesh untuk memfasilitasi persetujuan perekrutan. Para pekerja membayar biaya yang jauh melebihi biaya perekrutan sebenarnya, selain biaya tiket pesawat, paspor dan visa, ke sindikat untuk migrasi,” bunyi surat itu disitir Daily Star.
Menurut surat yang dikirim ke Bangladesh dan Malaysia, para migran ditipu dan dikenakan biaya perekrutan berkisar antara US$4.500 (Rp72,9 juta) hingga US$6.000 (Rp97,2 juta) per orang. Hal ini bertentangan dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani antara kedua negara pada tahun 2021, yang mengizinkan pembatasan biaya sebesar US$720 (Rp11,6 juta).
“Migran Bangladesh yang ingin bekerja di Malaysia membayar biaya perekrutan tertinggi secara global, yang dilaporkan jauh melebihi harga pasar,” bunyi surat itu.
Surat yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret tahun ini dipublikasikan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) pada tanggal 26 Mei karena pemerintah kedua negara tidak menanggapi komunikasi tersebut dalam 60 hari.(channelnewasia,thedailystar)
