Menguak pentingnya Paradise Paper

International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) berencana untuk membuka berkas ‘Paradise Paper’ yang berdampak secara global pada Rabu 15 November mendatang. Pengkajian berkas tersebut melibatkan 380 wartawan yang bekerja di 96 perusahaan media di 67 negara seperti The Australian Financial Review, BBC, Le Monde, dan New York Times.

Sebagaimana dilansir dari Financial Review, Jumat (10/11), bocornya dokumen terbesar dalam sejarah tersebut telah menjadi sorotan utama berbagai media di dunia selama sepekan terkahir. Selain itu, sejak bocornya Paradise Paper pada Senin 6 November lalu, juga menunjukkan adanya skandal dalam tata kelola keuangan dan pajak.

Berkas yang memuat 13,4 juta dokumen itu mulanya diperoleh oleh surat kabar Jerman, Suddeutsche Zeitung yang mencakup 6,8 juta dokumen dari firma hukum Bermuda, Appleby. Selain itu, lebih dari setengah juta dokumen diperoleh dari perusahaan Singapura, Asiaciti Trust dan 6 juta berkas dari perusahaan resmi yang berada di 19 wilayah seperti Bahama, Barbados, Malta dan Nevis.

Paradise Paper pun direspons cukup beragam. Di Amerika Serikat (AS), Sekretaris Perdagangan, Wilbur Ross kini berada dalam tekanan setelah muculnya kontroversi kepemilikan 31% saham perusahaan pengangkutan gas, Navigation Holding. Terlebih klien utamanya ialah Sibur, perusahaan Rusia yang memiliki keterkaitan dengan menantu Vladimir Putin.

Tak hanya itu, Ross juga dihadapkan pada pertanyaan mengenai kesepakatan perdagangan yang ia buat dengan China untuk meningkatkan ekspor gas alam cair (LNG) AS.

Kini, para kritikus AS menduga kesepakatan itu juga mendongkrak pasar LNG yang diangkut oleh Navigator. Terlebih perusahaan itu menandatangani kesepakatan untuk membangun terminal ekspor di Houston pada Juli lalu. Ross membantah tudingan itu dan mempertimbangkan untuk menjual kepemilikan sahamnya.

Selanjutnya, kisah lain dari Paradise Paper menyoal kepemilikan dana lintas negara oleh Ratu Elizabeth dan Pangeran Charles, Inggris. Lalu di Belanda, pemerintah telah membuka penyelidikan terhadap 4.000 kesepakatan pajak dengan perusahaan asing. Hal tersebut dilakukan setelah kelompok media yang bekerja dengan ICIJ mengungkap adanya penyimpangan sebesar $16 juta dalam kesepakatan dengan Procter & Gamble pada tahun 2008.

Perjanjian itu menawarkan penghematan pajak yang besar melalui penggunaan kemitraan terbatas. Paradise Paper juga menunjukkan bahwa Nike menerima potongan pajak dari pemerintah Belanda. Akibat, hal tersebut turut mengubah pendapatan 1 miliar Euro perusahaan itu ke Bermuda antara tahun 2010 dan 2014.

Terlebih hukum Belanda mewajibkan agar kesepakatan perpajakan ditandatangani oleh dua pejabat pemerintah. Sedangkan dalam perjanjian Procter & Gamble ditandatangani oleh satu pejabat. Karena itu, pemerintah khawatir akan berdampak pada 4.000 kesepakatan lainnya.

Di tempat lain, pemimpin oposisi Kanada meminta penyelidikan lebih lanjut atas munculnya nama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Sementara Trudeau mengaku puas atas jaminan dari karibnya, Stephen Bronfman yang memastikan bahwa penggalangan dana partai liberal tak terpengaruh dengan munculnya Paradise Paper.

Kemudian di Indonesia, pemerintah tengah menyelidiki dugaan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh mantan calon presiden Prabowo Subianto dan anak-anak mantan presiden Suharto. Terlebih muncul nama mereka dalam arsip Appleby.

Sedangkan di Argentina, seorang jaksa mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk empat pejabat di Universitas Tucuman. Hal tersebut menyusul munculnya dugaan pencucian uang yang terkait dengan perusahaan pertambangan La Alumbrera. Meski tak ada tuduhan yang diajukan terhadap pemilik La Alumbrera, Swiss Glencore, mitra ICIJ melaporkan bahwa perusahaan lepas pantai yang dioperasikan oleh Glencore mengurangi pajak atas sumber daya mineral yang diambil dari Argentina.

Sementara negara lain di Amerika Latin, dua instansi pemerintah Chili telah melakukan penyelidikan terkait munculnya laporan Paradise Paper. Lalu Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos menolak tudingan adanya ketidakberesan terhadap rincian duit pribadinya untuk tahun 2015 dan 2016 dengan dua perusahaan lepas pantai di Barbados.

“Ini adalah masalah Appleby dan menyedihkan karena betapa buruknya penanganan kesalahan ini. Saya menyarankan agar mereka tidak menjadi entitas yang layak untuk maju,” tulis mantan Perdana Menteri Bermuda, Michael Dunkley di akun Facebooknya.

Paradise paper adalah laporan kelima ICIJ. Sebelumnya pada 2013, muncul Offshore Leaks, lalu Lux Leaks pada 2014, Swiss Leaks di tahun 2015 serta Panama Paper akhir tahun lalu.