Oposisi dan pemerintah Bolivia sepakat gelar pilpres baru

Pemerintah sementara Bolivia dan anggota parlemen dari partai oposisi yang dipimpin eks Presiden Evo Morales membuat kesepakatan pada Kamis (14/11) untuk menggelar pilpres baru. Langkah itu dinilai dapat membantu menyelesaikan krisis politik di negara itu.

Dalam sesi senat yang berlangsung pada larut malam, Ketua Senat Monica Eva Copa Murga, yang merupakan anggota Partai Gerakan Sosalisme Morales (MAS), mengatakan ada kesepakatan untuk menyelenggarakan pilpres baru.

Protes antipemerintah di Bolivia telah berlangsung selama berminggu-minggu, memicu kejatuhan Morales pada pekan lalu.

"Hari ini adalah hari bersejarah di mana oposisi dan pemerintah dapat meraih kesepakatan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pilpres baru sesegera mungkin demi menenangkan negara kami dan mempertahankan demokrasi," kata Murga.

Murga baru saja dilantik menjadi ketua senat baru setelah pendahulunya mengundurkan diri, mengikuti langkah Morales.

Dia meminta pasukan keamanan Bolivia, yang beberapa kali bentrok dengan demonstran pro-Morales, untuk memperlakukan kelompok-kelompok pribumi negara itu dengan rasa hormat.

"Mari kita singkirkan warna kulit dan pemikiran radikal. Apa yang negara kita cari sekarang adalah perdamaian," kata dia.

Presiden interim Bolivia, Jeanine Anez, yang mengambil alih pada Selasa (12/11), sebelumnya mengindikasikan dia ingin memperbaiki hubungan dengan kubu Morales. Namun, dia menegaskan bahwa Morales tidak akan diterima sebagai kandidat dalam pilpres baru.

Anez sedang berupaya memimpin Bolivia yang terpecah menyusul aksi protes sejak pilpres pada 20 Oktober, yang dimenangkan oleh Morales. Banyak pihak yang meyakini bahwa dia menang secara curang.

Morales mengundurkan diri setelah audit dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menemukan adanya kejanggalan dalam pilpres. Setelah itu, militer juga menarik dukungan bagi Morales dan mendesaknya untuk melepas jabatan demi memulihkan ketenangan di Bolivia.

Morales dan wakilnya, Alvaro Garcia, yang juga mengundurkan diri, mendapat suaka dari Meksiko.

Tidak ada masa jabatan keempat

Dalam konferensi pers pada Kamis, Anez menegaskan bahwa Morales tidak dapat mencalonkan diri kembali.

Dia mengatakan, MAS, yang memiliki mayoritas di kongres, tetap dapat berpartisipasi dalam pemilihan baru.

"Mereka perlu mencari kandidat baru," kata dia.

Morales, yang memimpin Bolivia sejak 2006, kembali mencalonkan diri dalam pilpres bulan lalu. Sebelumnya, dia membatalkan referendum 2016 yang mengatur batas waktu jabatan presiden.

Jerjes Justiniano, salah satu menteri baru yang ditunjuk Anez, sebelumnya mengatakan bahwa pemerintahan sementara sedang berunding dengan MAS.

"Kami berada di meja dialog, kami sedang berunding," ujar dia.

Dia menambahkan, MAS telah meminta jaminan bahwa Morales diperbolehkan kembali dengan bebas ke Bolivia, yang menurutnya tidak akan menjadi masalah.

Anez berjanji pemerintahannya hanya akan berlangsung selama beberapa bulan dan menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menenangkan kondisi di dalam negeri serta mengadakan pilpres baru.

Dia belum mengumumkan tanggal baru untuk pemilihan, tetapi di bawah konstitusi Bolivia, pilpres baru harus diadakan dalam waktu 90 hari sejak Anez menjabat sebagai presiden interim.

Morales mengklaim dirinya merupakan korban kudeta. Untuk membela Morales, para pendukungnya menggelar unjuk rasa di jalan-jalan di La Paz dan El Alto. Pada Kamis, ribuan pengunjuk rasa pro-Morales membawa bendera dan spanduk warna-warni di ibu kota.

Sementara itu, Anez membangun pemerintahannya. Dia telah menunjuk seorang kepala militer dan 11 menteri baru untuk kabinetnya.

Rusia, sekutu Bolivia di bawah Morales, mengatakan akan bekerja dengan Anez dan telah mengakui dia sebagai presiden interim sampai pilpres baru diadakan.

Amerika Serikat, Brasil, Kolombia, Inggris dan Jerman juga telah mengakui Anez sebagai presiden interim. Negara tetangga, termasuk Peru dan Argentina, sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan sikap.

Dalam aksi protes antipemerintah di negara Amerika Selatan itu, setidaknya 10 orang telah tewas sejak akhir Oktober, sebagian besar karena terkena proyektil dari senjata api.

Mentwit dari Meksiko, Morales menyerukan dialog untuk membantu meredam kerusuhan di Bolivia. Dia meminta PBB dan Gereja Katolik Roma untuk membantu menemukan solusi bersama. (Reuters dan Al Jazeera)