Pernyataan Macron bikin marah, Aljazair tarik duta besarnya dari Prancis

Aljazair keberatan dengan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai mencampuri urusan dalam negerinya. Negara Afrika bekas jajahan Prancis itu pun menarik duta besarnya.

Macron dilaporkan mengeluarkan pernyataan bahwa negara itu diperintah oleh "sistem politik-militer". Surat kabar Prancis Le Monde mengatakan Presiden Emmanuel Macron membuat pernyataan tentang Aljazair itu selama pertemuan pada hari Kamis dengan keturunan tokoh-tokoh dari perang kemerdekaan.

Macron menggambarkan Aljazair memiliki "sejarah resmi" yang telah "benar-benar ditulis ulang", lapor Le Monde.

Macron pun mengatakan sejarah Aljazair "tidak didasarkan pada kebenaran" melainkan "pada wacana kebencian terhadap Prancis", kata Le Monde - meskipun dia mengatakan dia merujuk pada elit penguasa Aljazair daripada masyarakat secara keseluruhan.

"Mengikuti pernyataan yang tidak dapat disangkal, yang oleh beberapa sumber Prancis dikaitkan dengan nama [Mr Macron], Aljazair menyatakan penolakan kategorisnya terhadap campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internalnya," tulis pernyataan dari kepresidenan Aljazair.

Macron juga berbicara tentang politik Aljazair saat ini. Presiden Aljazair Abdelmajid Tebboune "terjebak dalam sistem yang sangat sulit", kata presiden Prancis itu.

“Anda dapat melihat bahwa sistem Aljazair lelah, telah dilemahkan oleh Hirak,” katanya, merujuk pada gerakan pro-demokrasi yang memaksa pendahulu Tebboune Abdelaziz Bouteflika lengser dari kekuasaan pada 2019 setelah dua dekade memimpin.

Ini adalah kedua kalinya Aljazair menarik duta besar dari Prancis. Aljazair juga menarik duta besarnya pada Mei 2020 setelah media Prancis menyiarkan film dokumenter tentang Hirak.

Pengurangan visa
Langkah Sabtu itu terjadi di tengah ketegangan atas keputusan Prancis untuk secara tajam mengurangi jumlah visa yang diberikannya kepada warga Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Prancis mengatakan keputusan itu, yang diumumkan pada Selasa, dibuat diperlukan oleh kegagalan bekas jajahan untuk berbuat cukup untuk mengizinkan migran ilegal kembali.

Kementerian luar negeri Aljazair memanggil duta besar Prancis Francois Gouyette pada hari Rabu dan menyerahkan catatan "protes resmi". Mereka menyebut pengurangan visa sebagai "tindakan yang tidak menguntungkan" yang menyebabkan "kebingungan dan ambiguitas mengenai motivasi dan cakupannya".

Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menggambarkan langkah Prancis sebagai "tidak dapat dibenarkan".