Ratusan siswi di Prancis tolak lepas abaya dipulangkan dari sekolah

Prancis telah mengeluarkan larangan pelarangan abaya di sekolah. Peraturan itu diberlakukan mulai tahun ajaran baru. Kebijakan diskriminatif itu menimbulkan gejolak.

Sekolah-sekolah di Prancis memulangkan puluhan siswi karena menolak melepas abaya mereka – pakaian luar dari bahu hingga kaki yang dikenakan oleh perempuan Muslim. Itu terjadi pada hari pertama tahun ajaran, kata seorang menteri pemerintah pada Selasa.

Hampir 300 gadis muncul pada Senin pagi dengan mengenakan abaya, mereka menentang peraturan itu. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Pranis, Gabriel Attal kepada penyiar BFM.

"Sebagian besar setuju untuk mengganti jubahnya, namun 67 orang menolak dan dipulangkan," katanya.

Bulan lalu pemerintah mengumumkan pelarangan abaya di sekolah-sekolah, dengan mengatakan hal itu melanggar aturan sekularisme dalam pendidikan yang sudah melarang jilbab bagi umat Islam dengan alasan bahwa jilbab merupakan bentuk afiliasi keagamaan.

Tindakan ini menggembirakan kelompok sayap kanan, namun kelompok sayap kiri berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap kebebasan sipil.

Attal mengatakan gadis-gadis yang menolak masuk diberikan surat yang ditujukan kepada keluarga mereka yang mengatakan bahwa “sekularisme bukanlah sebuah kendala, itu adalah sebuah kebebasan”.

Jika mereka muncul lagi di sekolah dengan mengenakan abaya, maka akan terjadi “dialog baru”, kata menteri.

Senin malam, Presiden Emmanuel Macron membela tindakan kontroversial tersebut, dengan mengatakan ada “minoritas” di Prancis yang “membajak agama dan menantang republik dan sekularisme”, yang mengarah pada “konsekuensi terburuk”.

Dia mencontohkan pembunuhan guru Samuel Paty tiga tahun lalu karena memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad di kelas pendidikan kewarganegaraan.

“Kami tidak bisa bertindak seolah-olah serangan teroris, pembunuhan Samuel Paty, tidak terjadi,” katanya dalam wawancara dengan saluran You Tube HugoDecrypte.

'Meningkatnya risiko diskriminasi'
Sebuah asosiasi yang mewakili umat Islam telah mengajukan mosi ke Dewan Negara, pengadilan tertinggi Perancis untuk mengajukan keluhan terhadap otoritas negara, untuk perintah terhadap larangan abaya dan qamis, pakaian yang setara untuk pria.

Mosi Aksi untuk Hak-Hak Umat Islam (ADM) sedang diperiksa pada hari Selasa.

Dewan Kepercayaan Muslim Perancis (CFCM), yang dibentuk untuk mewakili umat Islam di hadapan pemerintah, memperingatkan bahwa pelarangan abaya dapat menciptakan “risiko diskriminasi yang meningkat” dan mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan keluhannya sendiri ke Dewan Negara.

Tidak adanya “definisi yang jelas mengenai pakaian ini menciptakan situasi yang tidak jelas dan ketidakpastian hukum,” katanya.

Mereka mengungkapkan ketakutannya terhadap kontrol yang “sewenang-wenang” dan bahwa kriteria untuk mengevaluasi pakaian anak perempuan dapat didasarkan pada “asal usul, nama belakang atau warna kulit” dan bukan pada apa yang mereka kenakan.

Sebuah undang-undang yang diperkenalkan pada bulan Maret 2004 melarang "pengenaan tanda atau pakaian yang membuat siswa berpura-pura menunjukkan afiliasi agama" di sekolah.

Ini termasuk salib Kristen berukuran besar, kippa Yahudi, dan jilbab Muslim.

Berbeda dengan jilbab, abaya berada di wilayah abu-abu dan sampai saat ini belum ada larangan sama sekali.

Masalah ini telah menjadi tema dominan politik Perancis setelah liburan musim panas, dengan kelompok sayap kiri menuduh pemerintah mencoba menerapkan larangan abaya untuk bersaing dengan National Rally sayap kanan Marine Le Pen dan bergeser lebih jauh ke kanan.

Pengumuman larangan tersebut pada akhir bulan lalu adalah langkah besar pertama yang dilakukan Attal, 34, sejak ia dipromosikan musim panas ini untuk menangani portofolio pendidikan yang sangat kontroversial.

Bersama Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, 40, ia dipandang sebagai bintang baru yang berpotensi memainkan peran penting setelah Macron mundur pada tahun 2027.(indiatoday)