Pentingnya literasi digital untuk tangkal kejahatan siber

Tingkat literasi digital yang rendah di tengah derasnya transaksi daring (online) menjadi dasar menggalakkan edukasi. Langkah ini dinilai wajib guna mencegah dan menambah daftar korban kejahatan digital.

Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, menilai, tingkat literasi digital di Indonesia masih terbilang rendah. Hal tersebut diyakininya berdasarkan hasil penelitian lembaganya tentang kesadaran keamanan siber di sejumlah kota besar di "Tanah Air" pada 2017.

"Hasilnya memang cukup mengkhawatirkan. Namun, sudah diprediksi sebelumnya. Di sebagian masyarakat kota besar ini tidak terlalu mengindahkan keamanan siber pada aset digital mereka," tuturnya saat dihubungi Alinea.id, Rabu (21/10).

Menurut dia, rendahnya literasi dapat memicu peningkatan kejahatan digital. "Sebab kejahatan digital ini, kan, juga bermula dari kurangnya literasi digital."

Merujuk data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, terdapat 2.259 laporan masyarakat tentang kejahatan digital pada Januari-September 2020. Sebanyak 18 aduan di antaranya tentang peretasan sistem elektronik, 649 penipuan daring, 39 pencurian data atau identitas, dan 71 manipulasi data.

Pratama menilai, ribuan laporan yang masuk ke Polri itu menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat atas risiko berselancar di dunia maya. Dari hasil penelitiannya, terdapat tiga hal yang kerap diabaikan untuk mengamankan aset digital.

Pertama, pergantian kata sandi (password) secara berkala, penggunaan pesan singkat (SMS) sebagai one time password (OTP), dan verifikasi dua langkah. "Hal-hal tersebut memang belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Salah satu sebab utamanya karena memang minim edukasi dan minimnya literasi digital," jelasnya.

Inisiasi program literasi oleh platform digital

Kendati tingkat literasi rendah, pakar keamanan siber itu menilai, platform digital perlu membuat sistem keamanan berlapis guna mencegah terjadinya kejahatan digital. "Itu sebuah kewajiban," tegas Pratama.

Sementara itu, platform transportasi daring, seperti Gojek, telah menginisiasi program bernuansa edukasi. Ini termaktub dalam salah satu pilar dalam Program #AmanBersamaGojek.

Head of Corporate Affairs GoPay, Winny Triswandhani, mengatakan, layanan edukasi ditujukan untuk menciptakan rasa nyaman bagi pengguna dan mitra dalam bertransaksi online. Salah satu bentuknya dengan menyosialisasikan cara mengamankan data pribadi, menggunakan PIN dan biometrik untuk transaksi, dan melaporkan hal-hal mencurigakan.

Dari panelusuran Alinea.id, Gojek menyosialisasikan program keamanan digital bagi penggunanya melalui Intagram @gojekindonesia dan situs web go-jek.com. Melalui dua medium itu, Gojek senantiasa menyosialisasikan sejumlah fitur keamanan, bahkan gaya hidup baru di era kenormalan baru (new normal) akibat pandemi coronavirus baru (Covid-19).

Selain edukasi, Gojek juga memiliki dua pilar lainnya untuk menjaga kenyamanan pengguna dan mitra dalam berkegiatan di dunia maya, yakni pilar teknologi dan proteksi.

Pada pilar teknologi, pengguna dan mitra Gojek dapat memilih proses validasi menggunakan sidik jari atau verifikasi muka sebelum melakukan transaksi digital. Fitur tersebut dinilai menjamin keamanan data serta informasi guna memberikan kenayamanan.

Sementara pilar proteksi, Gojek memberikan jaminan asuransi untuk meminimalisasi berbagai risiko. Salah satu contohnya, pengguna akan dikembalikan saldo Gopay apabila ada kesalahan transaksi yang terjadi di luar kesadaran pengguna.

"Kami memiliki fitur teknologi dan inovasi yang sangat canggih yang dapat meningkatkan kenyamanan pengguna," kata Winny, dalam webinar "Semangat Bulan Inklusi Keuangan: Aman dan Nyaman Bertransaksi Online", Kamis (8/10).