Rupiah di bawah naungan Perry Effect

*Peneliti INDEF

Nilai tukar rupiah sempat merosot tajam hingga menyentuh Rp 14.200 per dollar AS pada pertengahan Mei 2018. Memang pelemahan rupiah tidak sendirian, beberapa negara lain seperti Argentina, Turki, dan Brazil pun mengalami nasib yang sama. Bahkan Paul Krugman, ekonom peraih Nobel berkomentar singkat melihat kejatuhan kurs Lira Turki mengingatkan memori akan krisis 1997/1998 yang bermula dari hancurnya mata uang di Negara berkembang. Untungnya Krugman tak bicara spesifik soal pelemahan rupiah, mungkin berkat "Perry effect" atau terpilihnya Gubernur BI yang baru ternyata membawa angin segar bagi penguatan rupiah. 

Langkah taktis Perry Warjiyo menaikkan bunga acuan 25 bps pada rapat tambahan Bank Indonesia diakhir Mei lalu, membuktikan bahwa ucapan Gubernur BI soal langkah pre-emptive dan ahead the curve bukanlah pepesan kosong. Dua kata kunci itu diartikan sederhana sebagai antisipasi BI menaikkan bunga acuan sebelum Fed rate diperkirakan naik pada Juni mendatang. 

Fed rate atau bunga acuan bank sentral AS jadi kata kunci sepanjang tahun ini. Data-data ekonomi AS terus membaik, memaksa The Fed melakukan pengetatan moneter secara berkala. Misalnya data tenaga kerja AS yang belum lama dirilis mencatat tingkat pengangguran turun hingga 3,8% atau yang terendah sejak 18 tahun terakhir. Inflasi PE di AS pun bergerak mendekati 2%. Efek kebijakan reformasi perpajakan Trump sudah menuai hasil, investasi dan penyerapan tenaga kerja terus meningkat. 

Fed rate yang prediksinya akan naik hingga tiga kali tahun ini akan meningkatkan keuntungan berinvestasi di AS. Dengan kondisi itu, bukan tidak mungkin dana asing yang setelah krisis 2008 berhamburan di seluruh negara berkembang kembali ditarik pulang ke AS, alias capital reversal (pembalikan arah modal).

Dampak respons cepat Gubernur BI setidaknya saat ini cukup menekan dollar AS hingga di bawah Rp14.000. Tetapi untuk berapa lama "Perry effect" bisa bertahan? Pertanyaan itu yang perlu dijawab karena BI tidak bisa terus lakukan penyesuaian bunga acuan. Jika BI menaikan 7 days repo rate secara berkala, dikhawatirkan efek ke kredit perbankan akan terkontraksi. Dengan bunga kredit saat ini dikisaran 11,2% saja pertumbuhan kredit hanya 8%. Apalagi jika bunga terus naik, maka permintaan kredit pasti melambat. 

Saat mantra BI naikan bunga acuan bertabuh, disaat yang bersamaan bank-bank buku 3 dan 4 ramai mempersiapkan kenaikan bunga deposito. Tidak butuh lama 1-3 bulan sejak BI menaikkan bunga acuan akhir Mei, maka bunga kredit akan terdorong naik, dimulai dari kredit konsumsi hingga ke kredit investasi. Jika kredit pertumbuhannya lambat, dikhawatirkan menjalar ke pertumbuhan ekonomi nasional. Mimpi ekonomi tumbuh 5,4% nampaknya makin mustahil tahun ini. 

Sementara upaya BI untuk melakukan intervensi cadangan devisa (cadev) ada batasnya. Sejak Januari-April 2018, cadev sudah anjlok US$ 7 miliar, salah satunya untuk stabilisasi kurs rupiah. Bahkan BI bersiap dengan second line defense strategy yaitu BSA (Bilateral Swap Arrangement) alias meminjam cadev dari bank sentral negara lain. Meminjam cadev ini menjadi indikasi bahwa BI tak mungkin terus-menerus menguras cadev untuk pertahankan rupiah. 

Apa cara lain?

Ada solusi yang sifatnya fundamental dan jangka pendek. Dari sisi fundamental, BI dan pemerintah harus mulai menyusun ulang regulasi terkait lalu lintas devisa yang kelewat liberal. Eksportir dengan bebas menaruh uang di bank luar negeri, sementara dana ekspor hanya sekedar menumpang lewat di bank domestik. Akhirnya kinerja ekspor yang miliaran dollar itu jadi percuma ketika uang tidak mengendap di Indonesia.

Aturan BI yang ada selama ini dianggap belum cukup, oleh karena itu harus merevisi UU Lalu Lintas Devisa tahun 1999. Salah satu poin pentingnya adalah Devisa Hasil Ekspor harus mengendap di bank domestik minimum 6-9 bulan seperti kasus di Thailand. 

Solusi berikutnya berkaitan dengan peningkatan kinerja ekspor agar cadev semakin gemuk. Sasaran tembaknya ada dua yakni, hilirisasi industri dan penguatan diplomasi dagang. Jangan lagi mengirim terlalu banyak barang mentah, berikan insentif agar eksportir komoditas bangun pabrik pengolahan di Indonesia. Semakin bernilai tambah barang yang diekspor, maka nilai ekspor menjadi lebih besar. 

Soal diplomasi dagang, penting agar pasar ekspor Indonesia semakin luas tidak ke negara yang itu-itu saja. Problemnya ada di tingkat Kedutaan atau Atase Perdagangan. Harus ada kontrak yang jelas, bagi diplomat atau Duta Besar yang tak bisa tingkatkan kinerja ekspor katakanlah 5% per tahun di negara penugasan harus siap mundur. Jadi jangan anggap tugas Duta Besar dan Atase Perdagangan itu leha-leha dan hanya menjadi panitia acara menyambut kedatangan bapak-bapak terhormat saja. 

Terakhir, tugas Pak Perry yang paling berat tentunya berkompromi dengan rezim pemerintah. Presiden selalu ingin pertumbuhan kredit dobel digit, BI harus bisa menstimulus ekonomi dan sebagainya. Tapi disatu sisi, kebijakan pro stability cukup urgen dilakukan. BI harus mampu menari, meliuk-liuk di antara dua kepentingan itu menstabilkan kurs rupiah, tapi juga membantu ekonomi tumbuh tinggi agar elektabilitas presiden terjaga. Sejauh ini upaya stabilisasi sudah mulai terlihat, tinggal langkah pro-growth BI masih samar-samar. Harapannya di RDG (Rapat Dewan Gubernur) berikutnya ada secercah harapan "Perry effect" jilid-2 yang bisa meroketkan ekonomi Indonesia.