Bagian-bagian di rumah dinas Anies yang perlu direnovasi Rp2,4 miliar

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta berencana merenovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anggaran yang diusulkan untuk keperluan itu mencapai Rp2,4 miliar.  

Renovasi rencananya akan dilakukan pada 2020 mendatang. Usulan anggaran pun telah dimasukkan dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, anggaran itu akan digunakan untuk merenovasi bagian atap, plafon, dan beberapa interior.

"Atapnya kan banyak yang mulai keropos. Interior-interior, banyak interior, atap plafon. Kalau lantai enggak, karena lantainya bagus," ujar Heru saat dihubungi, Jumat (4/10).

Anggaran Rp2,4 miliar juga akan digunakan untuk menata beberapa ruangan dalam rumah dinas yang berada di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. "Ruang-ruang itu kan perlu ada perapian, pengecatan ulang, dan sebagainya. Paling banyak atap sama plafon, itu hampir mau diangkat," katanya.

Menurut Heru, biaya senilai Rp2,4 miliar merupakan angka standar untuk renovasi. Apalagi anggaran itu untuk rehabilitasi bangunan rumah.

“Kalau untuk rumah kayak begitu, bikin baru sama merehab (renovasi) itu artinya lebih mahal rehab. Rehab itu kan berarti bongkar dulu, pasang lagi,” ucap Heru.

Selain itu, Heru menyebut bahwa rumah dinas itu merupakan bangunan cagar budaya. Dengan status itu, upaya renovasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengubah bentuk dan fungsi bangunan.

"Karena itu pemugaran, enggak boleh prinsipnya mengubah. Paling itu harus dibersihkan, dikembalikan seperti semula. Kecuali kalau namanya rehab total, baru bongkar keseluruhan, dibangun baru. Kita kan untuk bangunan-bangunan itu enggak boleh dibongkar total," katanya.

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah mengusulkan anggaran renovasi rumah dinas gubernur sejak beberapa tahun lalu. Namun, anggaran yang diusulkan beberapa kali dibatalkan dan dialihkan untuk program lain, saat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI.