Nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ditandatangani di Sekretariat Jenderal Kemenkumham hari ini, Kamis (31/5). Hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius.
"Ini merupakan kelanjutan dari kerjasama kami. Kami akan punya lapas (Lembaga Pemasyarakatan) khusus terorisme di Sentul, akan menerapkan deradikalisasi di lapas high risk seperti di Lapas Pasir Putih, dan nanti di tempat-tempat lain," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Menurutnya, lapas khusus terorisme itu akan memiliki sistem keamanan maksimal, dengan menempatkan satu orang narapidana terorisme (napiter) di tiap sel. Selain itu, sistem kunjungan pun akan diatur sedemikian rupa agar para pengungjung tidak bisa melakukan kontak langsung untuk menghindari transfer barang ilegal dari dan ke luar lapas.
Yasonna menyebut, saat ini terdapat 432 orang napiter dan 94 tahanan. Napiter tersebut tersebar di 115 Lapas dan 2 rumah tahanan.
Suhardi menyambut baik kerjasama ini. Diharapkan, pembangunan lapas khusus ini akan semakin meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap para napiter.
"Kami akui, Lapas di Nusa Kambangan tidak cukup untuk menampung napiter," ucap Suhardi.
BNPT dan Kemenkumham juga meneken kerjasama soal teknologi informasi data. Kemenkumham akan memberikan BNPT informasi terkait perlintasan warga negara asing yang masuk Indonesia, atau perlintasan Warga Negara Indonesia yang keluar ke negara-negara yang diindikasikan sebagai basis gerakan terorisme.
"Sehingga nanti imigrasi bisa mencekal terduga teroris yang keluar masuk," ucap Yasonna.
