Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) disebut Presiden Joko Widodo tidak akan mengurangi peran Jakarta. Sebab, pemerintah mencanangkan Jakarta sebagai kota keuangan dan pusat bisnis apabila ibu kota berpindah ke Kaltim.
Lantas bagaimana nasib DKI Jakarta setelah tidak lagi menyandang gelar sebagai ibu kota? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru menegaskan, kalau pembangunan justru akan dikebut usai tidak lagi menyandang gelar sebagai ibu kota.
Gubernur Anies yakin kalau investasi di kota Jakarta tidak akan surut. Maka, pembangunan berupa transportasi, air bersih, perumahan dan pengelolaan limbah akan tetap menjadi prioritas.
Bahkan, Mantan Menteri Pendidikan tersebut menjamin komitmen pemerintah pusat akan keberlangsungan pembangunan DKI Jakarta. Kata Anies, Presiden Jokowi telah mengetahui konsep agenda urban regeneration di Jakarta bahkan pembahasannya telah sampai level teknis.
Teknis yang dimaksud Gubernur Anies adalah anggaran per item sudah ada. Plus, sumber pendanaannya kelak yang berasal dari: Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN), investasi dan anggaran kerjasama.
Program Urban Regeneration ini kata Anies ditargetkan rampung pada tahun 2030. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanakaannya akan membagi menjadi tiga fase.
Pertama, fase jangka pendek pada tahun 2019-2022. Kedua, fase jangka menengah pada tahun 2022-2025. Ketiga, fase jangka panjang pada tahun 2025-2030.
"Pekerjaan rumah (PR) pembangunan diteruskan, kemajuan perekonomian jalan terus, dan pariwisata bisnis tetap jalan. Jakarta diarahkan menjadi pintu gerbang Indonesia untuk kegiatan bisnis global jadi pusatnya ke sini," kata Anies pada Selasa (27/8).
Kepastian pembangunan tidak akan surut mengindikasikan kemacetan belum tentu akan terselesaikan. Gubernur Anies juga menilai angka kemacetan juga tidak langsung turun dengan alasan karena kontribusi terbesarnya saat ini berasal dari transportasi rumah tangga atau keluarga.
"Pemerintah itu sangat kecil sekali kontribusi kemacetannya. Maka perbaikan transportasi umum tetap harus dilakukan," kata Anies.
Sementara itu, pemindahan ibu kota diyakini akan memperbanyak ruang hijau terbuka atau RTH di Jakarta. Gubernur Anies bahkan berencana menjadikan gedung-gedung pemerintahan pusat yang bakal ditinggalkan menjadi area RTH.
Walaupun tidak semua area perkantoran dapat dijadikan RTH. Sehingga ke depan, Jakarta akan menjadi kota wisata yang memiliki sejarah yang panjang.
Terobosan Baru
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai memindahkan ibu kota Jakarta tidak lantas menghilangkan ketimpangan sosial yang terjadi. Jakarta yang telah menjadi pusat perekonomian di Indonesia akan sulit mengatasi soal ketimpangan sosial.
Untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut khususnya menurunkan angka pengangguran, maka diperlukan terobosan inovatif dari pengambil kebijakan di daerah dan pusat.
Soal daulat sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis, hal tersebut dinilai Heri tidak istimewa. Sebab menurutnya, Jakarta saat ini juga telah menjadi pusat ekonomi hingga jangka panjang.
"Sekarang juga bisa disebut kota jasa, jasanya jasa keuangan, semua pusat bank ada di Jakarta, perputaran uang tertinggi di Jakarta," ujar Heri kepada Alinea.id.
Apabila Jakarta diharapkan menjadi kota pusat ekonomi juga bukan hal baru. Perekonomian di Jakarta dapat stabil lantaran kota metropolitan tersebut memiliki infrastruktur yang paling baik, mulai dari hard infrastruktur maupun soft infrastruktur.
Sehingga, Jakarta masih menarik untuk dijadikan pilihan berinvestasi di Indonesia. Dengan catatan, belum ada yang menandingi Jakarta dalam hal penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan sarana lainnya.
