sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Dekan FKUI: Jadi Wuhannya Indonesia, Jakarta harus di-lockdown!

Pemerintah didesak segera mengambil kebijakan mengunci Jakarta agar penyebaran coronavirus tidak kian meluas.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Sabtu, 28 Mar 2020 12:53 WIB
Dekan FKUI: Jadi Wuhannya Indonesia, Jakarta harus di-<i>lockdown</i>!
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 74018
Dirawat 35764
Meninggal 3535
Sembuh 34719

Langkah mengunci seluruh akses masuk dan keluar ke dan dari suatu wilayah atau lockdown merupakan cara paling efektif untuk menekan penyebaran coronavirus (Covid-19) yang kian tak terkendali. Tanpa langkah kuncitara atau lockdown, penyebaran Covid-19 diyakini kian merajalela dan sulit dijinakan.

Desakan ini disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Profesor Ari Fahrial Syam. Kuncitara dipadu dengan langkah menjaga jarak aman antarorang atau physical distancing bakal efektif menekan penularan Covid-19.

Sayangnya, imbauan agar menjaga jarak tidak efektif di lapangan. Imbauan mandul. Misalnya, kerumunan penumpang masih jamak ditemui di Stasiun Kereta Api Bogor. Atau gerbong kereta yang sesak orang.

"Kunci sudah Jakarta, tidak boleh orang ke luar dari Jakarta. Kan sudah ada di Tegal itu ternyata kasus baru berasal dari Jakarta. Jakarta ini menjadi Wuhan-nya China, sudah di-lockdown saja Jakarta ini," desak Ari.

Dengan kuncitara, orang tidak boleh lagi keluar-masuk Jakarta. Sepanjang orang masih bebas berlalu-lalang, Ari yakin Covid-19 di Indonesia akan lebih parah lagi. Penularan ke daerah akan semakin pesat.

Desakan kuncitara digaungkan banyak pihak. Dari tenaga dan ahli kesehatan seperti para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, asosiasi profesi kesehatan semacam Ikatan Dokter Indonesia, dan sejumlah ekonom, salah satunya Faisal Basri.

Suara kencang juga berasal dari politikus Senayan. Wakil rakyat, baik dari partai oposisi seperti Partai Keadilan Sejahtera maupun dari partai pendukung pemerintah, salah satunya PDI-Perjuangan, juga mendesakkan hal serupa.

Sejak kali pertama diumumkan Presiden Joko Widodo, 2 Maret, hingga Jumat (27/3), jumlah kasus positif telah menembus ambang batas seribu orang. Persisnya, 1.046 kasus positif. Bertambah 153 kasus baru dari sehari sebelumnya. Jumlah yang sembuh 46, dan yang meninggal 87 orang.

Sponsored

Dari Selasa (24/3) lalu, pertambahannya 100 kasus lebih per hari. Wilayah yang terpapar pun kian meluas. Kemarin, pasien yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini tersebar di 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Jika dihitung sejak 2 Maret, kecepatan virus menular ke provinsi lain hanya memerlukan waktu sehari.

Ibu Kota Jakarta masih menjadi jawara. Kemarin, jumlah pasien positif mencapai 598 orang. Bertambah 83 kasus dari sehari sebelumnya. Dari 598 itu, 51 meninggal dan 31 orang sembuh.

Jakarta juga tercatat menjadi wilayah penular ke daerah lain atau imported cases. Kasus di Tegal, misalnya. Juga dua kasus positif di Kota Padang, Sumatera Barat.

"Berdasarkan hasil penelusuran yang bersangkutan pernah ke Jakarta. Kami perlu memastikan di mana keduanya tertular," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr Feri Mulyani, Jumat (27/3).

Di Kota Padang, hingga kemarin terdata sebanyak 1.347 pelaku perjalanan dari daerah terjangkit, 79 orang dalam pengawasan, 6 pasien dalam pengawasan, dua positif, dan 4 orang menunggu hasil tes.

Ari Fahrial Syam memahami langkah sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengambil langkah taktis guna membendung penyebarannya. Mengambil kebijakan lebih ketat daripada pemerintah pusat.

Seperti yang ditempuh Provinsi Papua, dan Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah. Wacana kuncitara juga menguat di sejumlah wilayah. Salah satunya di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Para kepala daerah ini menyadari ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah tidak memadai. Jika Covid-19 tidak dibendung penyebarannya sedari dini, pelayanan kesehatan di daerah bakal ambruk.

Ari menuturkan, di Jakarta yang merupakan ibu kota negara saja alat pelindung diri (APD) masih kurang. Apalagi di daerah yang sumber dayanya terbatas. Di Jakarta juga masih ada cadangan dokter.

Sementara di daerah tidak bisa dipastikan dokternya memadai di seluruh area. "Apakah kita mengimpor (dokter) dari Jakarta ke daerah? Tidak mungkin. Jakarta saja sudah kewalahan," tutur Ari.

Beban kerja berlebih dokter di Jakarta juga dituturkan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI), Ede Surya Darmawan. Sebelum merebak corona, rumah sakit di Jakarta sudah disesaki pasien BPJS Kesehatan.

"Selama ini, (saat) belum ada corona saja, pasien rumah sakit sudah ngantre. Karena di situ sudah ditumpuki pasien BPJS ditambah pasien Covid-19. Itu persoalannya," kata Ede kepada Alinea.id, Kamis (26/3).

Jumlah tenaga medis di Jakarta yang terpapar, sampai Jumat (27/3) kemarin, mencapai 50 orang. Dua di antaranya meninggal. Se-Indonesia yang meninggal, kata Ede, sekitar 6-8 dokter.

"Belum yang kena, yang masih jadi pasien dalam pengawasan. Itu artinya, bisa jadi overload, beban berlebih, sehingga menjadi lalai. Kan bisa jadi karena kecapekan, sehingga ada bersentuhan dan sebagainya. Jadi, tenaga medis dan kesehatan kita itu kewalahan atau overwhelming," kata Ede.

Kurang dari sebulan lagi, Ramadan akan dijelang. Lalu disusul Idulfitri. Ini momentum krusial. Ari Fahrial Syam meminta pemerintah segera mengambil kebijakan tidak mudik. Demi kemaslahatan banyak orang.

Jika setelah perjalanan mudik kemudian muncul kasus positif Covid-19, kata Ari, daerah tujuan mudik bisa dipastikan akan kewalahan menangani. Apalagi fasilitas di daerah tidak sekomplet di Jakarta. (Ant)

Berita Lainnya