Demokrasi vs kebahagiaan: Bagaimana petanya di tingkat provinsi?

Indeks demokrasi (ID) provinsi ternyata tak selalu berkorelasi positif dengan tingkat kebahagiaan warganya. Hasil penelusuran terhadap data ID provinsi dan indeks kebahagiaan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi yang kurang demokratis justru warganya paling bahagia. 

Pada 2021, misalnya, BPS menemukan DKI Jakarta punya ID provinsi tertinggi dengan raupan 82,08 poin. DKI diekor Jawa Timur (81,31%%), DI Yogyakarta (81,21), Jawa Tengah (81,15),  Kalimantan Timur (81,02),  Aceh (80,92), Sulawesi Utara (80,41), Lampung (80,18), Jawa Barat (79,72), Kep. Riau (79,53), dan Kalimantan Utara (79,38). 

Namun, indeks kebahagiaan provinsi-provinsi itu bukan yang teratas pada rilis BPS tahun yang sama. BPS mencatat provinsi-provinsi yang paling bahagia warganya ialah Maluku Utara (76,34), Kalimantan Utara (76,33), Maluku (76,28), Jambi (75,17), dan Sulawesi Utara (74,96), Kep. Riau (74,78), dan Gorontalo (74,77)

Kebahagiaan diukur BPS menggunakan tiga parameter utama, yakni kepuasan hidup,  makna hidup, dan perasaan. Dimensi kepuasan hidup jadi ukuran terpenting penentu indeks, yakni mencakup 34,80%. Dimensi makna hidup dan perasaan berkontribusi sebesar 34,2% dan 31,18% terhadap total indeks. 

Meskipun tingkat kebahagiaan warganya tinggi, namun implementasi demokrasi di provinsi-provinsi tersebut tergolong buruk atau biasa saja. Maluku Utara, misalnya, hanya 68,82. Maluku, yang berada di peringkat ketiga, indeks demokrasinya tercatat hanya 66,76. Di posisi tiga besar, hanya Kalimantan Utara yang menunjukkan capaian positif pada kedua sisi, yakni dengan raupan indeks demokrasi sebesar 79,38. Pada rilis BPS 2021, indeks demokrasi provinsi anyar itu berada di peringkat ke 11. 

BPS mengukur  indeks demokrasi provinsi pada 2021 menggunakan tiga aspek, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, indeks demokrasi provinsi diukur berdasarkan kategori kebebasan sipil, hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

Dalam lima tahun terakhir, DKI Jakarta jadi langganan jawara gelar provinsi dengan indeks demokrasi terbaik. Pada 2020, misalnya, indeks demokrasi DKI Jakarta mencapai 89,21. Naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 88,29. Pada 2019, indeks demokrasi DKI  Jakarta sebesar 85,08 dan pada 2017 sebesar 84,73. 

Namun, tingkat kebahagiaan warganya tak pernah berada di peringkat atas dalam statistik BPS. Pada 2021, indeks kebahagiaan DKI Jakarta hanya 70,68. Angka itu turun jika dibandingkan dengan indeks pada 2017 yang mencapai 71,33. Tak seperti indeks demokrasi yang diukur secara berkala, BPS hanya merilis indeks kebahagiaan per tiga tahun. Pada 2014, indeks kebahagiaan DKI Jakarta versi BPS hanya sebesar 69,21. 

Situasi serupa juga dialami Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Meskipun indeks demokrasinya rutin tertinggi, namun tingkat kebahagiaan warganya hanya nongkrong di papan tengah. Indeks kebahagiaan Jatim, misalnya, berada di peringkat ke 20 dari 34 provinsi dengan raihan 72,08 poin. Pada 2021, Jateng dan DI Yogyakarta berada di peringkat 22 dan 23. 

Di Eropa, indeks demokrasi kerap jadi parameter kesejahteraan dan tingkat kebahagiaan warganya. Semakin matang demokrasinya, maka semakin sejahtera warganya. Namun, ukuran itu tampaknya tak berlaku bagi provinsi-provinsi di Indonesia.