Impor beras dinilai cederai swasembada pangan

Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta hingga 1,5 juta ton telah mencederai swasembada pangan. Demikian ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI, Rafli.  

Karena itu, dia menyayangkan, rencana impor beras tersebut. "Miris, jika ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat yang hidup dari hasil pertanian, bahkan ini mencederai cita cita swasembada pangan," tegas Rafli, dalam keterangannya, Senin (23/3).

Rafli menilai, rencana impor beras juga sangat kontraproduktif dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan bertolak belakang dengan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate.

"Kami ketahui Indonesia pernah swasembada beras, jika saat ini pemerintah melakukan impor beras, berarti ada yang keliru dengan kebijakan," tegasnya.

Menurut politikus PKS ini, kondisi beras dalam negeri telah memenuhi kebutuhan pasar. Hal itu, diyakini lantaran terdapat beberapa daerah di Indonesia hampir memasuki masa panen.

"Untuk itu, kami meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras. Karena sangat berdampak kepada penurunan harga jual hasil panen petani, serta membuat mental petani terus tertekan," ungkapnya.

"Ingatan masyarakat kita juga masih segar dengan pesan Presiden Jokowi untuk cinta produk lokal, dan benci produk asing. Jika impor dilakukan dimana moral kita?" lanjut Rafli.

Sebagai informasi, pemerintah berencana akan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik sebanyak 1 jita ton hingga 1,5 juta ton.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan produksi beras pada 2020 lebih tinggi dari 2019. Tak hanya itu, BPS juga menyebut potensi peningkatan produksi padi pada 2021, yaitu subround Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88% dibandingkan subround yang sama pada tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.