Kasus bansos mandeg, IPW desak Kapolda Metro periksa Kapolres Tangkot

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran didesak memanggil Kapolres Tangerang Kota (Tangkot). Pemanggilan tersebut, terkait kasus pungutan liar bantuan sosial Program Keluarga Harapan (pungli bansos PKH) di Karang Tengah, Tangerang, Banten.

Pelaksa tugas (Plt) Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Tegus Sugeng menyatakan, kasus tersebut perlu dipertanyakan karena tidak kunjung menetapkan tersangka. Padahal, sudah terungkap langsung oleh Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini saat sidak.

"Kapolda Metro Jaya harus menegur Kapolres Tangkot atas lambannya pengusutan pungli bansos," kata Teguh saat dikonfirmasi, Kamis (12/8).

Dia menegaskan, kasus seperti itu seharusnya segera dituntaskan demi semua pihak mendapat kepastian hukum. Apalagi, Polri telah mengiming-imingi penindakan terkait penanganan situasi pandemi Covid-19 menjadi prioritas mendukung program pemerintah.

"Krena pungli tersebut perbuatan sangat tercela dan semakin menyengsarakan rakyat yang sedang sulit," ujarnya.

Terakhir, Polres Tangkot mengaku tidak memiliki progres penanganan perkara Bansos PKH di wilayah yang sama. Sejauh ini, jumlah saksi pun tidak bertambah, masih 12 orang.

Kasubag Humas Polres Tangkot, Kompol Abdul Rachim, menerangkan, kendalanya hanya masih dilakukan pendalaman saja. Rencana pemanggilan saksi baru bahkan belum ada.

"Belum ada update lagi, masih 12 saksi, belum bertambah. Masih didalami ya," katanya saat dikonfirmasi, Senin (12/8).

Padahal sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan, sudah ada intruksi khusus penuntasan kasus pungli bansos ke seluruh jajarannya. 

Polri juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar langsung menindaklanjuti setiap aduan yang masuk dari masyarakat.