Kemenag ancam penyelenggara haji nakal

Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan agar asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terus memperbaiki pelayanan kepada jemaah. Kemenag pun mengancam akan menindak tegas PIHK nakal.

"Ini menjadi komitmen bersama kita, PIHK dan pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap jemaah haji kita," kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizar Ali, saat melepas keberangkatan 81 jemaah haji khusus di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (28/7).

Ia pun mengingatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi hak para jemaah haji. Dia mengatakan, setiap jemaah haji memiliki hak untuk mendapat pelayanan yang sesuai dengan kontrak yang telah dibuat dengan PIHK.

Jika ditemukan pelayanan yang tidak sesuai, jemaah haji dapat langsung mengkomunikasikannya pada PIHK. Namun Nizar menekankan bahwa Kemenag tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan ibadah haji khusus.

Menurut Nizar, ibadah haji khusus bukan merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan PIHK. Adapun tanggung jawab pemerintah adalah pada penyelenggaraan ibadah haji reguler. Karenanya Nizar mengingatkan agar PIHK memberikan pelayanan terbaik pada jemaah.

"Kementerian Agama akan bertindak tegas kepada PIHK apabila tidak memberikan layanan sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan minimal," ucapnya.

Berdasarkan data Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag RI, jumlah PIHK yang memiliki jemaah haji khusus yang akan diberangkatkan dalam tahun 1439H/2018M sebanyak 254 PIHK, yang tergabung dalam 158 konsorsium PIHK.

"Hingga hari ini, terdapat 16.905 jemaah haji khusus yang terdaftar dalam e-Hajj. Sebanyak 12.131 jemaah atau 71 persen dari jumlah jemaah yang akan berangkat sudah selesai proses pemvisaan," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim.

Antara