sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kemenhub gaet swasta atur jembatan timbang

Kementerian Perhubungan menggaet swasta untuk mengatur layanan logistik di jembatan timbang dengan Ritase.com.

Laila Ramdhini
Laila Ramdhini Selasa, 24 Jul 2018 20:12 WIB
Kemenhub gaet swasta atur jembatan timbang

Kementerian Perhubungan menandatangani nota kesepahaman dengan PT Digital Truck Indonesia untuk penggunaan produk Ritase.com. Ritase merupakan layanan logistik truk berbasis aplikasi mobile dan desktop yang menghubungkan antara pengirim barang dengan penyedia jasa pengiriman secara realtime. Bentuk kerjasama ini akan diterapkan di Jembatan Timbang (JT) dengan mengintegrasikannya melalui Ritase.com.

“Kemenhub mulai tanggal 1 Agustus 2018 akan menindak truk yang melanggar ketentuan berat dan dimensi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Jakarta, Selasa (24/7).

Ritase.com bekerja dengan cara digitalisasi truk di JT, tiap truk yang sudah terdata di Ritase.com akan diketahui data sebelum dan sesudah diisi muatan barang sejak dari gudang mulai dari nomor polisi, kapasitas, berat muatan, dan lainnya.

Dari platform tersebut mempermudah pengguna untuk melakukan kontrol terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi perjalanan. Data inilah yang nantinya akan diterima oleh Kemenhub untuk diperiksa kembali di JT terdekat yang akan dilalui oleh truk tersebut.

Budi juga mengingatkan belum ada regulasi khusus yang mengatur angkutan barang, maka ke depannya pihaknya akan mengatur hal tersebut, “Harus ada pengaturan dari sisi tarif per kilometernya, harus ada regulasi juga ke depannya,” kata Budi.

Saat ini, Ditjen Hubdat sedang menggencarkan rencana penindakan terhadap truk yang melebihi muatan dan dimensinya (Over Dimension Over Load/ ODOL). Selanjutnya dilakukan penurunan muatan bagi kendaraan yang kelebihan muatannya mencapai 100% di tiap Jembatan Timbang.

Direktur Pembinaan Keselamatan, Ahmad Yani, mengungkapkan kerjasama ini membantu Ditjen Hubdat dalam menindak kendaraan yang tersangkut masalah ODOL.

“Dulu JT ditargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Provinsi, tapi apakah masuk PAD nya untuk perbaikan jalan? Setelah dikembalikan (pengelolaan JT) ke Kemenhub, tidak ada pungutan untuk pemerintah, yang ada tugas kita untuk safety dan pengawasan agar jalan kita tidak rusak,” kata Ahmad.

Sponsored

Ahmad Yani juga menjabarkan tahun ini, Kemenhub ditarget untuk mengaktifkan kembali 43 JT yang tersebar di seluruh Indonesia. “JT yang beroperasi saat ini jumlahnya 11, Agustus bisa 22, September sudah 43 se-Indonesia. Tahun depan sudah 92, dan letaknya pas di daerah perbatasan. Ritase nanti membantu di JT dengan datanya, sehingga kami punya data langsung mengenai truk-truk tersebut,” jelas Yani. Saat ini Ritase.com akan menguji coba layanan tersebut pada 3 JT yaitu di Balonggandu, Losarang, dan Widang.