Komnas HAM rekomendasikan lima isu kepada pemerintah

Komnas HAM memberikan lima isu rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.  Kelima isu itu terkait dengan toleransi di Indonesia yang dianggap masih tingginya tingkat intoleransi. Isu lainnya konflik agraria, penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, penguatan kelembagaan Komnas HAM dan kepatuhan rekomendasi.

Komisioner Komnas HAM bidang Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara, berharap, Presiden membuat suatu kebijakan agar instansi yang diberikan rekomendasi dapat mematuhinya.

Selama empat tahun kepemimpinan Jokowi, sejumlah kasus pelanggaran HAM berat belum mendapat langkah penindakan yang berarti. Rekomendasi tersebut diharapkan ada tindak lanjut ke arah penyelesaian kasus.

Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, pemerintah dianggap banyak melanggar hak asasi masyarakat, padahal banyak juga hak asasi pemerintah yang dilanggar masyarakat.

“Selama ini cenderung pemerintah yang melanggar HAM. Tapi sebenarnya masyarakat juga melanggar HAM, membunuh tanpa alasan. Itu pelanggaran hukum yang berat,” ujar JK dalam sambutannya di acara Hari Peringatan HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Selasa (10/12).

JK mengatakan pelanggaran HAM seperti demikian harus diselesaikan dengan baik. Ia beranggapan dengan adanya Komnas HAM, hal tersebut dapat dilihat secara objektif agar tidak selalu pemerintah yang disalahkan.

Terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu, JK mengakui penuntasan kasus tersebut bukanlah hal mudah. Negara lain juga terdapat kasus serupa yang sampai saat ini belum kunjung terselesaikan.

“Jadi kalau ada pembunuhan banyak orang, tidak berarti melepaskan tanggung jawab. Tetapi kita juga mengetahui itu bukan hal mudah,” katanya.

Ia pun menegaskan semua warga negara wajib menjaga hak orang lain dan taat terhadap peraturan. Peran Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM sangatlah penting dalam penegakan HAM di Indonesia.

Lima isu yang dijadikan rekomendasi oleh Komnas HAM akan diberikan pada Presiden Jokowi untuk ditindaklanjuti. JK tak menampik adanya isu-isu pelanggaran HAM tersebut yang banyak terjadi saat ini.