Bintang Jasa buat Eurico Guterres dan bayang-bayang pelanggaran HAM
Nama Eurico Guterres paling disorot di antara banyak nama penerima tanda kehormatan.
Tanda kehormatan dan yang jadi sorotan
Latar belakang pelanggaran HAM Eurico Guterres menjadi sorotan setelah dianugerahi Bintang Jasa Utama.
Penyelesaian pelanggaran HAM berat absen dalam Ranham V
"Seharusnya 12 pelanggaran HAM berat yang masih menjadi PR bagi pemerintah memiliki porsi sebagai salah satu fokus Ranham 2021-2025."
847 kasus korupsi dan pelanggaran HAM mandek di Kejagung
Aset sitaan atas kasus korupsi sejak Januari-Juni 2021 mencapai Rp14 triliun.
Kasus pelanggaran HAM mandeg, KontraS kritik tema "Berkarya untuk Bangsa" Kejagung
Kejagung sendiri belum pernah melakukan penyidikan atas kasus pelanggaran HAM berat.
Jampidmil harus ambil bagian penuntasan kasus HAM
Diketahui, Perpres terkait pembentukan Jampidmil dikeluarkan pada 11 Februari 2021.
Perpres RAN-HAM, Jokowi dituding tak serius tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat
Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak masuk isu strategis dalam RAN-HAM 2021-2025, keluarga korban kecewa.
Kritik Jokowi, Komnas HAM: Korban pelanggaran HAM berat bukan fakir miskin
Presiden itu menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.
LPSK bandingkan nasib korban terorisme dengan pelanggaran HAM berat
Negara dinilai lebih perhatikan penanganan tindak pidana terorisme dibanding pelanggaran HAM berat.
Kasus pelanggaran HAM berat, Kejagung berdalih terganjal UU
Kejagung tunggu keputusan Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
Tak ada alasan ragukan hasil investigasi Komnas HAM
Pemaparan kepada publik dan media jelas terlihat Komnas HAM melakukan investigasi yang mendalam.
Jaksa Agung lantik Tim Khusus Penuntasan Pelanggaran HAM Berat
Tim khusus itu akan mempercepat pengungkapan kasus pelanggran HAM berat.
Kerap kembalikan kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM: Alasan Kejagung tak masuk akal
Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia harus dituntaskan.
Satgas Pelanggaran HAM Kejagung akan selesaikan 13 perkara
Satgas akan mulai bekerja dengan inventarisasi penyebab mangkraknya penuntasan kasus.
Kejagung bentuk tim khusus penanganan HAM masa lalu
Kejagung juga membentuk satgas pengawasan internal untuk menindak pelanggaran kedisiplinan.
Koalisi Masyarakat Sipil: Terjadi penurunan kualitas penegakan HAM di Indonesia
Padahal, Indonesia mengakui keberadaan Deklarasi Universal HAM (DUHAM).
KontraS: Perlindungan dan pemenuhan HAM semakin terancam
Legitimasi negara terhadap pelanggaran HAM tersebut muncul berupa tindakan langsung (by commission) maupun pembiaran (by omission).
KontraS: UU Pengadilan HAM belum efektif beri keadilan
UU Pengadilan HAM menyusul adanya desakan masyarakat internasional atas kasus Timor Timur.
Soal tragedi Semanggi, PTUN: Jaksa Agung melawan hukum
ST Burhanuddin didesak menuntaskan kasus tersebut usai diputus melawan hukum.
PTUN vonis bersalah pernyataan Jaksa Agung terkait peristiwa Semanggi
Saat itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut peristiwa Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran berat.
Jokowi dituding ingkar janji tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu
Nawacita Jokowi, secara eksplisit akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan menghapus impunitas.
KontraS: Reformasi peradilan militer tidak berjalan 1 dekade terakhir
Pemantauan Kontras, Oktober 2019 sampai September 2020 terdapat 76 peristiwa pelanggaran HAM melibatkan anggota TNI.
Kejagung kembalikan lagi berkas pelanggaran HAM berat Paniai
Tidak ada satu pun petunjuk dari penyidik yang dipenuhi Komnas HAM.
Kejagung kembali terima berkas pelanggaran HAM berat Paniai
Kejaksaan akan kembali meneliti berkas tersebut. Belum diketahui kapan selesai.
Mahfud MD belum komunikasi dengan Kejagung soal berkas kasus Paniai
"Resminya saya belum berbicara dengan Kejaksaan Agung karena situasinya belum memungkinkan."
