Fakta-fakta kerusuhan Mei 1998
Peristiwa berdarah 1998 harus segera diungkap, sejarahnya diluruskan, dan negara harus memberikan serta meresponsnya secara resmi.
Amien Rais ingin seret Wiranto ke Mahkamah Internasional
Amien Rais menginginkan untuk menyeret Wiranto ke Mahkamah Internasional lantaran membentuk tim asistensi hukum.
Desakan keluarga korban tragedi Mei 1998 pada presiden terpilih
Pemerintah didorong agar menjadikan tragedi Mei 1998 sebagai sebuah penanda dan titik tolak demokratisasi di Indonesia.
Pesan peringatan aktivis 98 kepada Prabowo dan Wiranto
Aktivis 98 juga menuntut Jokowi menuntaskan kasus-kasus konflik agraria warisan Orde Baru.
Irwandi Yusuf diduga terlibat pelanggaran HAM berat di Aceh
Pemeriksaan terhadap Irwandi Yusuf oleh Komnas HAM akan difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Polri didesak segera proses kasus Agum Gumelar
Agum dilaporkan karena mengungkap alasan Prabowo dipecat dari militer.
Harimau Jokowi ancam gugat Puspom TNI
Puspom TNI diminta mengklarifikasi dugaan Prabowo Subianto sebagai dalang kasus penculikan aktivis 98.
Keluarga korban dan aktivis 98 lebih pilih Jokowi
Jokowi diharapkan melanjutkan periode pemerintahannya agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat bisa dituntaskan.
Jokowi jangan lepas tangan kasus Talangsari
Kasus Talangsari yang telah terkatung-katung selama 30 tahun diharapkan bisa diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Kasus HAM berat, Jaksa Agung: Tak ada nama Wiranto dan Kivlan Zein
Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum lengkap atau terpenuhi.
Solusi persoalan HAM tak sekadar ganti Jaksa Agung
Kubu Prabowo menilai kasus-kasus pelanggaran HAM berat tak juga masuk ke meja hijau karena kepentingan politis.
Dukung Jokowi demi penuntasan Tragedi Trisakti
Jokowi diharapkan mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Tragedi Trisakti.
Jokowi dituding jadikan HAM komoditas politik untuk raup suara
Sumarsih mengaku telah kehilangan harapan pada pemerintahan Jokowi terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Komnas HAM minta Kejaksaan pakai kewenangan penyidikan
Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dapat membantu proses pemecahan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Dilaporkan ke Kejagung, pembunuhan dukun santet 1998-1999 berpola sama
Pembunuhan dukun santet di Banyuwangi, Jember, dan Malang, memiliki pola yang sama.
Jaksa Agung masih tradisional memandang kasus pelanggaran HAM
Kejaksaan Agung harus melihat pelanggaran HAM berat masa lalu secara jernih. Banyak kasus yang tidak bisa digeneralisir.
Soal pelanggaran HAM berat, Jaksa Agung: Tak pernah ada bukti
Sejak Komnas HAM meyelidiki kasus pelanggaran HAM berat pada 20017, Jaksa belum ada bukti yang kuat.
Komnas HAM rekomendasikan lima isu kepada pemerintah
Rekomendasi tersebut diharapkan adanya tindak lanjut ke arah penyelesaian kasus.
Jokowi gagal jadi presiden pertama yang datang ke Komnas HAM
Kehadiran Jokowi ke Komnas HAM diwakili Jusuf Kalla.
Komnas HAM sebut laporan pelanggaran HAM oleh Polri menurun
Tren aduan pelanggaran HAM yang dilakukan Polri dari 2016 ke 2018 menurun.
Tren indeks HAM membaik pada era Jokowi
Dua pasangan calon, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, belum memasukkan isu HAM dalam visi dan misinya.
Kontras: Capres belum berkomitmen selesaikan persoalan HAM
Kontras menilai, ada baiknya kedua kubu menunjukkan komitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Hak Asasi Manusia, bukan sekadar retorika
Di bangsa ini, pelanggaran HAM di masa lalu cukup banyak yang terjadi karena bentrok antara rakyat dengan militer.
Komnas HAM buka suara atas penembakan 31 orang di Papua
Penembakan 31 karyawan BUMN dan 1 anggota TNI di Nduga, Papua, merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) serius.
Tak mudah Jokowi selesaikan kasus HAM berat warisan presiden sebelumnya
Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, kasus pelanggaran HAM berat juga menjadi tanggung jawab penegak hukum.
