Kasus pelanggaran HAM berat, Kejagung berdalih terganjal UU
Kejagung tunggu keputusan Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
Tak ada alasan ragukan hasil investigasi Komnas HAM
Pemaparan kepada publik dan media jelas terlihat Komnas HAM melakukan investigasi yang mendalam.
Jaksa Agung lantik Tim Khusus Penuntasan Pelanggaran HAM Berat
Tim khusus itu akan mempercepat pengungkapan kasus pelanggran HAM berat.
Kerap kembalikan kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM: Alasan Kejagung tak masuk akal
Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia harus dituntaskan.
Satgas Pelanggaran HAM Kejagung akan selesaikan 13 perkara
Satgas akan mulai bekerja dengan inventarisasi penyebab mangkraknya penuntasan kasus.
Kejagung bentuk tim khusus penanganan HAM masa lalu
Kejagung juga membentuk satgas pengawasan internal untuk menindak pelanggaran kedisiplinan.
Koalisi Masyarakat Sipil: Terjadi penurunan kualitas penegakan HAM di Indonesia
Padahal, Indonesia mengakui keberadaan Deklarasi Universal HAM (DUHAM).
KontraS: Perlindungan dan pemenuhan HAM semakin terancam
Legitimasi negara terhadap pelanggaran HAM tersebut muncul berupa tindakan langsung (by commission) maupun pembiaran (by omission).
KontraS: UU Pengadilan HAM belum efektif beri keadilan
UU Pengadilan HAM menyusul adanya desakan masyarakat internasional atas kasus Timor Timur.
Soal tragedi Semanggi, PTUN: Jaksa Agung melawan hukum
ST Burhanuddin didesak menuntaskan kasus tersebut usai diputus melawan hukum.
PTUN vonis bersalah pernyataan Jaksa Agung terkait peristiwa Semanggi
Saat itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut peristiwa Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran berat.
Jokowi dituding ingkar janji tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu
Nawacita Jokowi, secara eksplisit akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan menghapus impunitas.
KontraS: Reformasi peradilan militer tidak berjalan 1 dekade terakhir
Pemantauan Kontras, Oktober 2019 sampai September 2020 terdapat 76 peristiwa pelanggaran HAM melibatkan anggota TNI.
Kejagung kembalikan lagi berkas pelanggaran HAM berat Paniai
Tidak ada satu pun petunjuk dari penyidik yang dipenuhi Komnas HAM.
Kejagung kembali terima berkas pelanggaran HAM berat Paniai
Kejaksaan akan kembali meneliti berkas tersebut. Belum diketahui kapan selesai.
Mahfud MD belum komunikasi dengan Kejagung soal berkas kasus Paniai
"Resminya saya belum berbicara dengan Kejaksaan Agung karena situasinya belum memungkinkan."
Komjak didesak awasi Kejagung dalam usut kasus HAM berat
Agar "Korps Adhyaksa" independen, profesional, dan akuntabel dalam menangani tragedi Paniai, Papua.
Mahfud MD instruksikan Jaksa Agung tindaklanjuti berkas Paniai
Berkas kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung.
Mahfud MD akan panggil Jaksa Agung soal tragedi Paniai
Dia menyebut, Kejagung hingga kini masih memeriksa berkas tersebut.
Kejagung urung umumkan tragedi Paniai
Hari mengklaim, pengkajian berkas insiden tersebut tanpa batasan waktu.
Pekan depan, Kejagung putuskan berkas tragedi Paniai
ST Burhanuddin enggan berkomentar soal kepastian adanya pelanggaran HAM berat atau tidak.
Mahfud serahkan dugaan obstruction of justice pelanggaran HAM Paniai ke Kejagung
Hal ini lantaran berkas penyelidikan Komnas HAM sudah diserahkan ke Kejagung.
Mahfud MD: Jika ada pelanggaran HAM berat di Paniai, pasti akan ditindaklanjuti
Komnas HAM belum mengirim rilis putusan mengenai penetapan peristiwa Paniai 7 Desember-8 Desember 2014.
Kejagung segera beri jawaban Komnas HAM terkait Paniai
Penyidik masih melakukan analisis berkas hingga kini.
Mahfud MD irit bicara soal pelanggaran HAM berat di Paniai
Dalam tragedi tersebut, terjadi kekerasan terhadap sipil.
