KPK: Proses verifikasi penerima POP Kemendikbud tak memadai

Proses verifikasi organisasi penerima anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) dianggap tidak memadai. Ini merupakan kesimpulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kamis (30/7).

"Sepertinya proses verifikasi terhadap organisasi penerima bantuan itu kurang begitu memadai. Ada beberapa sekitar 150-an organisasi dan lebih yang menerima bantuan ada 200 (orang) penerima bantuan dari 150 (organisasi) tadi," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih, Jakarta, beberapa saat lalu.

Salah satu yang disorot KPK adalah POP dapat diberikan kepada beberapa orang dalam satu organisasi. Kemudian, waktu verifikasi singkat serta membuat tidak dilakukan secara mendalam dan terperinci.

"Waktunya hanya dua minggu untuk memverifikasi para pihak itu dan itu tempatnya ada yang di Ternate, ada yang di Aceh, dan seterusnya, jauh-jauh," tuturnya.

Kendati demikian, Alex meminta Kemendikbud membenahi proses verifikasi organisasi penerima POP. Disarankan tidak sekadar syarat formalitas administrasi penerima, melainkan rekam jejaknya.

"(Seharusnya melihat) track record-nya selama ini, pengalaman dia, dan seterusnya. Itu yang kami sampaikan, kami usulkan," kata dia.

Dirinya melanjutkan, Kemendikbud mengajak Deputi Pencegahan KPK untuk membantu proses verifikasi penerima POP.

"Dan juga melibatkan dinas-dinas pendidikan di daerah untuk melihat, apakah ormas (organisasi kemasyarakatan) yang diusulkan mendapat bantuan tersebut memang kredibel dalam bentuk mendapatkan bantuan," terang Alex.

POP merupakan salah satu program yang bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru penggerak demi meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik. Anggaran yang digelontorkan sekitar Rp595 miliar per tahun.

Dalam pelaksanaannya, Kemendikbud berencana melibatkan sejumlah ormas dan individu yang memiliki kapasitas meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan. Penerima manfaat akan dibagi tiga kategori: gajah, macan, dan kijang.

Kategori Gajah akan menerima anggaran Rp20 miliar per tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.

Teranyar, sejumlah organisasi menyatakan mundur dari POP. Mencakup Persatuan Guru RI (PGRI), Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat (Disdakmen PP) Muhammadiyah.