Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, telah merealisasikan 131 titik lembaga penyalur dalam Program BBM Satu Harga. Jumlah tersebut tersebar di 131 Kecamatan, 90 Kabupaten, dan 26 Provinsi.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan.
"Alhamdulillah apa yang kita targetkan 130, itu bisa melampaui. Kami laporkan, sampai akhir 2018 ini justru yang beroperasi 131 lokasi. Jadi ada 1 lokasi tambahan yang kita majukan, karena memang sudah siap, yang kemarin saya resmikan di Maluku Tenggara Barat, yaitu di Saumlaki", ungkap Fanshurullah dalam siaran pers yang diterima Alinea.id, Senin (31/12).
Dia merinci, lembaga penyalur di 131 titik itu terdiri dari Pertamina (Persero) di 122 titik, dan sembilan sisanya oleh PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA).
Fanshurullah juga menjelaskan, 131 penyalur tersebut tersebar di sejumlah pulau. 29 penyalur di Pulau Sumatra, 33 penyalur di Pulau Kalimantan, 14 penyalur di Pulau Sulawesi, 11 penyalur di Pulau Maluku dan Maluku Utara. Kemudian 26 penyalur di Pulau Papua dan Papua Barat , 14 penyalur di Pulau NTB dan NTT, 1 penyalur di Pulau Bali, dan 3 penyalur di Pulau Jawa dan Madura.
Menurutnya, penyediaan dan pendistribusian ini dilakukan agar BBM satu harga dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Indonesia yang berada di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada akhir tahun 2016 ini, ditujukan agar harga jual resmi BBM dapat dirasakan dengan harga yang sama, oleh masyarakat hingga yang berada di daerah-daerah pelosok Indonesia. Adapun BBM yang masuk dalam program ini adalah jenis Bahan Bakar Penugasan (Premium/RON 88) senilai Rp6.450 per liter, dan jenis Bahan Bakar Tertentu (Solar) Rp5.150 per liter.
"Pemerataan BBM Satu Harga akan dirasakan oleh warga Indonesia yang tinggal di Bagian Timur, Tengah dan Barat. Hal ini seperti di Papua yang wilayahnya sering menjadi sorotan, lantaran harga BBM lebih tinggi ketimbang harga yang berlaku di Pulau Jawa dan wilayah lainnya, yang bisa mencapai Rp40.000-Rp100.000 per liter," kata Fanshurullah menjelaskan.
Dia mengatakan, realisasi Program BBM Satu Harga di tahun 2018 ini diproyeksikan dapat menjangkau sebanyak 421.955 Keluarga. Ini artinya, BBM Satu Harga dapat dinikmati oleh kurang lebih 2 juta penduduk Indonesia di berbagai wilayah 3T.
Pada 2019 mendatang, Kementerian ESDM dan BPH Migas menargetkan kebijakan BBM Satu Harga dapat mencapai 160 titik, dengan sinergi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Usaha pelaksana penugasan BBM Satu Harga, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo.
"Untuk tahun 2019 targetnya itu semua 160 lokasi. Untuk 160 lokasi ini, sisanya tinggal 29. Pertamina sudah ada 2 lokasi yang siap operasi, di Maybrat, Papua Barat, dan satunya lagi di NTT. Tapi ini 131 saja sudah melampaui target, dan sisanya kita akan selesaikan, mudah-mudahan yang sisa 29 tadi bisa diselesaikan dan diresmikan sebelum Juni 2019. Jadi kita bisa kebut, tidak perlu tunggu sampai akhir tahun kita selesaikan semua", ucap Fanshurullah.
